Kemenkes Ingatkan Waspada Malaria di Tengah Pandemi Covid-19

PENYEBARAN covid-19 di Indonesia saat ini semakin meningkat dan meluas hingga ke daerah endemis malaria, terutama di bagian Timur Indonesia seperti NTT, Maluku, dan Papua. Masyarakat diimbau untuk waspada tidak hanya terhadap covid-19 tapi juga terhadap malaria.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Siti Nadia Tarmizi mengatakan penyakit malaria memiliki beberapa gejala yang mirip dengan covid-19 seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot.

Karenanya, prosedur layanan malaria untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus malaria pada saat pandemi covid-19 selalu mengacu pada protokol pencegahan covid-19. Selain itu, penyakit malaria akan semakin memperberat kondisi seseorang yang juga terinfeksi covid-19.

“Penderita malaria dapat terinfeksi penyakit lainnya termasuk covid-19,” kata Nadia dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4).

Baca juga: Uji Klinis Obat Covid-19 di 22 Rumah Sakit

Dalam upaya perlindungan terhadap petugas layanan malaria dari penularan covid-19, setiap petugas yang melakukan layanan malaria diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar protokol pencegahan covid-19.

Bagi masyarakat harus tetap mengutamakan jaga jarak fisik, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan lebih dari 5 orang serta jangan lupa menggunakan kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk.

Di masa pandemi covid-19, pemeriksaan diagnostik malaria dilakukan dengan tes cepat (RDT) dan pasien dapat segera diberikan pengobatan bila hasil pemeriksaan RDT positif.

Pembuatan sediaan darah tetap dilakukan untuk konfirmasi hasil RDT dan evaluasi pengobatan Malaria.

“Ingat Klorokuin yang digunakan saat pandemi covid-19 bukan obat malaria lagi sehingga bila sakit malaria, minum obat antimalaria sesuai aturan. Untuk itu, perencanaan kebutuhan logistik terutama RDT dan obat antimalaria (OAM) disiapkan mencukupi sampai 2-3 bulan ke depan di fasilitas Pelayanan Kesehatan,” ujarnya.

Petugas dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota wajib memantau dan mengantisipasi layanan malaria pada saat diberlakukan pembatasan sosial atau karantina wilayah.

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang berdampak kepada penurunan kualitas sumber daya manusia, dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

“Penyebaran malaria tidak mengenal batas wilayah administrasi. Maka, membebaskan masyarakat dari malaria (eliminasi malaria) memerlukan komitmen global, regional, dan nasional,” ujar Nadia

Pemerintah menargetkan pada 2024 sebanyak 405 kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria. Periode 2020-2024 merupakan periode penting dan menentukan dalam upaya mencapai Indonesia bebas malaria pada 2030.

Upaya pencapaian target Eliminasi Malaria Nasional pada 2030 didahului tahapan pencapaian daerah bebas malaria tingkat provinsi, setelah seluruh kabupaten/kota mencapai daerah bebas malaria.

“Dalam wilayah regional Jawa-Bali sebagian besar kabupaten/kota telah mencapai Eliminasi Malaria,” kata Nadia. (OL-1)