Presiden Minta Segera Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19

PRESIDEN Joko Widodo meminta segera ada evaluasi dari berbagai kebijakan terkait upaya penanganan covid-19.

Hal tersebut perlu dilakukan demi menciptakan aturan-aturan serta pelayanan-pelayanan yang lebih baik di masa mendatang.

"Saya ingin ada evaluasi dari apa yang telah kita kerjakan, terutama evaluasi mengenai PSBB. Secara lebih detail kita harus tahu apa plus minusnya sehingga bisa kita perbaiki," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Senin (20/4).

Setidaknya, terdapat enam hal yang menurut presiden harus dievaluasi.

Poin teratas yang menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana upaya daerah dalam menyikapi penyebaran virus korona.

Baca juga: Mensos Apresiasi Relawan dalam Mengawal Distribusi Bansos

Semestinya, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota melakukan upaya maksimal sekali pun di daerah tersebut belum ditemukan ada kasus positif.

"Pengujian sampel secara masif, pelacakan yang progresif, dan mengisolasi yang terpapar adalah tiga hal yang harus terus-menerus ditekankan kepada seluruh daerah," tuturnya.

Perbaikan sistem rujukan dan manejemen penanganan di rumah sakit-rumah sakit juga harus dievaluasi secara menyeluruh.

"Ini untuk mengatasi overkapasitas dari RS rujukan yang kita miliki. Manajemen harus diatur betul, mana yang sakit ringan, yang sedang, dan yang berat yang memerlukan penanganan intensif di rumah sakit," lanjutnya.

Ia pun sangat mengapresiasi terobosan konsultasi medis secara daring yang sangat membantu memudahkan masyarakat dalam pemeriksaan awal atau sekedar mencari informasi terkait penyakit menular mematikan tersebut.

"Telemedicine perlu terus ditingkatkan sehingga kontak antara pasien dengan dokter bisa dikurangi," imbuh mantan Wali Kota Solo itu.

Kemudian terkait komunikasi, presiden ingin semua informasi dibuka kepada publik.

"Jangan ada lagi yang menganggap kita menutup-nutupi. Tidak ada kita menutup-nutupi masalah yang ada," tegas dia.

Selain empat hal itu, Jokowi juga menggarisbawahi sistem distribusi logistik. Ia menekankan tidak boleh ada daerah yang menutup akses pergerakan barang.

Pasalnya, pada masa menjelang Ramadan, kebutuhan bahan pokok pasti akan meningkat dan masyarakat harus bisa memperoleh bahan pangan dengan mudah dan murah.

Yang terakhir, bantuan sosial untuk masyarakat di Jabodetabek juga telah disalurkan secara masif mulai hari ini.

Sebanyak 1,2 juta keluarga di ibu kota dan 600 ribu keluarga di Bodetabek akan mendapatkan paket sembako senilai Rp600 ribu per keluarga.

Pemberian bantuan tersebut akan berlangsung selama tiga bulan berturut-turut.

"Saya ingin bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Harus ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan sehingga bantuan bisa diterima penerima dengan baik dan sekali lagi bisa tepat sasaran," tandasnya. (OL-1)