KERJA sama multipihak dibutuhkan dalam merespon permasalahan gizi masyarakat selama pandemi covid-19. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas sistem kesehatan dan ketahanan pangan serta gizi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Pungkas Bahjuri Ali, dalam sebuah teleconference, Kamis (16/4).
Baca juga: Pemberian Zat Gizi Mikro Upaya Tekan Stunting
Pungkas mencontohkan, ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan, ketahanan pangan dan gizi menjadi hal yang paralel dengan kesehatan. Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah harus menyiapkan berbagai langkah.
Antara lain rapid assessment dampak covid-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi, memastikan gizi masuk ke dalam perencanaan darurat sampai di tingkat daerah, dan mengutamakan kelompok rentan.
"Dalam ratas terakhir Pak Presiden menyatakan walaupun dalam penanganan covid-19, stunting jangan dilupakan. Stunting, gizi, tetap jadi prioritas, bahkan bila perlu diintensifkan," ungkapnya.
Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan protokol penyiapan pangan dalam kondisi darurat. Pungkas menyebut semua ini membutuhkan kerja sama sektor lain, seperti organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lain sebagainya.
"Tentu yang paling dekat dengan masyarakat adalah organisasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat, terutama kelompok rentan, baik terkait dengan kesehatan maupun gizi selama pandemi," jelasnya.
"Saya kira saat ini orang ketika dulu tidak pernah memikirkan apa itu imunitas, apa itu gizi, sekarang orang terpikir untuk tetap sehat supaya bisa melawan virus," imbuhnya.
Pungkas juga menilai sudah banyak masyarakat yang bergerak di level bawah. "Banyak relawan yang membantu mendistribusikan bantuan pangan. Distribusi ini tidak hanya membawa barang tapi juga dengan menciptakan platform-platform baru, bagaimana distribusi ini bisa dilakukan," jelasnya.
Di sisi lain, dia mencontohkan bahwa akademisi dapat terlibat dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-base policy). Sementara dunia usaha mendukung perkembangan UKM dalam mengembangkan pangan lokal, memberikan paket makanan dengan meminimalisasi adanya konflik kepentingan, dan mencegah terjadinya lonjakan harga pangan. (Ifa/A-1)
