Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan memperhatikan perusahaan pers di Indonesia yang juga terdampak pandemi virus korona (covid-19) dalam bentuk insentif.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, seusai melakukan telekonferensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Sabtu (11/4) pagi.
“Sabtu pagi video conference dengan Pak Menko Perekonomian @airlangga_hrt dan Dewan Pers. Komisi I membawahi juga informasi. Media sustainability menjadi concern kami sejak sebelum pandemi,” bunyi cuitan Meutya dalam akun Twitter bernama @meutya_hafid.
Meutya mendukung Dewan Pers memperjuangkan insentif bagi perusahaan pers untuk keberlangsungan industri media yang sehat.
Dia mengatakan usulan itu mendapat tanggapan positif dari Menko Airlangga. “Demikian juga respons baik dari Menko Perekonomian @airlangga_hrt, bahwa insya Allah pemerintah akan memfi nalisasi bentuk insentif yang dirasa tepat,” paparnya.
Menurutnya, para pekerja pers menjadi bagian penting dalam memberikan informasi di tengah pandemi wabah virus korona.
Selanjutnya, Pers juga berperan sentral dalam memberi informasi yang akurat dan menangkal gelombang hoaks virus korona saat ini.
Meutya yang pernah berkecimpung di Metro TV memaparkan poin yang dirumuskan DPR bersama Dewan Pers, yang menjadi tolok ukur untuk membantu perusahaan pers.
Poin poin itu meliputi penghapusan kewajiban membayar PPh 21, 22, 23, 25 selama tahun 2020, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.
“Di samping itu, juga adanya keberpihakan dengan memberikan alokasi diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan yang terdaftar di Dewan Pers,” paparnya.
Untuk itu di tengah merebaknya wabah virus korona, Meutya mengungkapkan penting bagi pemerintah untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat situasi krisis.
Sebelumnya, Serikat Perusahaan Pers mengusulkan kepada pemerintah agar perusahaan pers di Indonesia mendapat insentif. Pasalnya, pandemi covid-19 berdampak pada penurunan pendapatan yang mengganggu operasional perusahaan pers.
“Saya bangga sekali wartawan sekarang ini bisa menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi covid-19. Namun, saya mengingatkan harus mengutamakan kesehatan dan kondisi. Jangan sampai protokol kesehatan diabaikan,” ujar Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Atal Depari. (Ths/Ant/I-1)
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Dewan Pers mengeluarkan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai pungutan biaya untuk penyebaran pamflet imbauan kewaspadaan penyalahgunaan profesi pers di sejumlah daerah.
Sepanjang 2025, isu kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pers harus menjaga kepercayaan publik di tengah disinformasi dan AI. Kolaborasi media, pemerintah, dan platform digital jadi kunci ruang informasi sehat.
Laporan terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 mengungkapkan penurunan skor menjadi 59,5%, turun sekitar 0,9 hingga 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
PERS berperan penting dan merupakan mitra strategis Polri dalam mengawal dan mewujudkan rasa aman dan ketertiban masyarakat.
Sidang kali ini menghadirkan ahli media dan komunikasi, Lucas Luwarso yang memberikan keterangan krusial terkait batasan antara karya jurnalistik dan pelanggaran hukum.
PERS Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja secara ekonomi. Kelangsungan hidup pers secara ekonomi terancam.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved