Dorong Keterbukaan untuk Putus Mata Rantai

KETERBUKAAN informasi pasien yang positif terinfeksi virus korona masih dianggap perlu sebagai bagian dari upaya pemutusan mata rantai penularan virus. Keterbukaan informasi dianjurkan dengan catatan hanya sebatas pada riwayat perjalanan pasien positif selama 14 hari.

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Rusli Cahyadi menyatakan, keterbukaan informasi dan data pasien positif covid-19 telah berhasil menekan angka penambahan pasien positif di Korea Selatan.

“Dengan mengetahui data serta informasi, seperti riwayat perjalanan pasien positif Covid-19, masyarakat menjadi terlibat dalam langkah antisipasi penyebaran,” ujar Rusli dalam pernyataan resmi, Senin (30/3).

Rusli menambahkan, keterbukaan informasi pasien positif covid-19 yang dilakukan Korea Selatan dapat melibatkan masyarakat mempelajari sendiri riwayat kontak dan resiko paparan dengan pasien positif covid-19. “Informasi ini dibuka secara transparan melalui lembaga resmi pemerintah untuk menghindari kesimpangsiuran informasi,” jelasnya.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kebencanaan Universitas Indonesia Dicky Peluppesy mengatakan, keterbukaan informasi pasien positif covid-19 dapat berguna untuk meningkatkan kewaspadaan. “Keterbukaan informasi mendorong pemahaman persepsi bahwa covid-19 ini adalah masalah serius,” ujar Dicky.

Namun, membuka informasi pasien positif Covid-19 memiliki konsekuensi tersendiri, yakni orang-orang yang berada dalam kasus pemantauan ataupun positif covid-19 berpotensi diperlakukan buruk dan didiskriminasi di lingkungannya. Dicky menyatakan, penyebaran informasi pasien positif covid-19 ini harus dilakukan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan masalah sosial lain.

Sebelumnya Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, serta U-Inspire melakukan survei Persepsi Publik terhadap Keterbukaan Informasi Pasien Positif covid-19. Salah satu hasilnya, 97% responden setuju jika pemerintah membuka riwayat perjalanan pasien.

Sistem Informasi Pandemi covid-19 menyebabkan sejumlah warga memilih pulang ke kampung halamannya, salah satunya karena kesulitan mendapat pemasukan. Padahal kondisi tersebut dapat memicu meluasnya andemi. Pakar Migrasi dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada Sukamdi menyarankan untuk memantau pemudik dari daerah pusat endemi virus melalui sistem informasi.

“Bisa membuat sistem informasi yang sederhana untuk memonitor gerakan penduduk yang keluar masuk. Ini bisa dimulai dari tingkat RT dan dikompilasi masuk ke dusun,” terangnya dalam pernyataan resmi, kemarin. “Sistem seperti ini nantinya dapat direplikasi ke tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten,” ucapnya.

Sukamdi juga menekankan perlunya membangun jaring pengaman sosial bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan menggerakan komunitas atau masyarakat sekitar. (H-3)