Minggu 15 Maret 2020, 17:30 WIB

Perhimpunan Dokter: Tidak Bisa Serta-Merta Nyatakan Lock Down

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
Perhimpunan Dokter: Tidak Bisa Serta-Merta Nyatakan Lock Down

AFP
Seorang petugas melakukan kegiatan disinfektan di Tugu Monas, Jakarta, pada 15 Maret 15 2020.

 

KETUA Umum Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) Adib Khumaidi mengatakan, kebijakan lock down untuk mencegah penyebaran virus korona (Covid-19) tidak dapat diberlakukan begitu saja. Harus ada berbagai persiapan dan pertimbangan yang matang, sebab kebijakan tersebut menimbulkan berbagai dampak khususnya di bidang ekonomi.

"Kita tidak bisa serta merta menyatakan lock down. Kita harus siapkan juga sistem ini dengan benar," kata Adib dalam media short brief update Covid-19 in Indonesia di Hotel Ibis, Jakarta, Minggu (15/3).

Baca juga: Jokowi Pastikan Kebutuhan Pokok Mencukupi

Adib menjelaskan, hal-hal yang perlu disiapkan pemerintah sebelum menerapkan kebijakan lock down antara lain, memastikan pasokan makanan dan air bersih bagi masyarakat tercukupi, menyiapkan aturan belanja agar tidak terjadi panic buying, menyiapkan sarana informasi yang jelas dan kredibel bagi masyarakat.

Selain itu kantor, sekolah, dan seluruh kegiatan kecuali rumah sakit, harus diliburkan. Seluruh area terutama fasilitas umum pun wajib didisinsfeksi. Pemerintah juga harus mengimbau masyarakat agar segera melapor ke pelayanan kesehatan terdekat jika ada anggota keluarga yang mengalami gejala Covid-19.

Kemudian, pemerintah mesti menyediakan sarana kesehatan alternatif seperti rumah sakit lapangan atau rumah sakit khusus jika jumlah pasien melonjak dan menyediakan tenaga medis cadangan, serta menjaga stabilitas sembako sehingga tidak ada pedagang nakal yang menaikkan harga semaunya.

Baca juga: Pemerintah Belum Terapkan Opsi Lockdown

Berdasarkan rekomendasi organisasi kesehatan dunia WHO, kebijakan lock down diberlakukan selama 14 hari atau dua minggu.

"Aspek-aspek terkait masalah ekonomi yang harus diperhatikan, termasuk roda kehidupan karena pasti paling tidak dalam satu wilayah itu proses-proses kehidupan yang kemudian dibatasi geraknya termasuk sekolah dan kantor diliburkan tentunya menimbulkan konsekuensi yang memang harus diperhitungkan dengan matang," jelasnya.

Meski begitu, Adib mengatakan, tidak menutup kemungkinan kebijakan lock down dapat dilakukan jika kasus Covid-19 di suatu wilayah berkembang dengan cepat, sehingga mau tidak mau pemerintah pusat maupun daerah perlu menyiapkan skenario ini.

Baca juga: Pimpinan DPR Rachmat Gobel Minta Masyarakat Ikuti Arahan Presiden

"Lock down adalah sebuah langkah yang dilakukan pada saat kita tidak bisa menghitung spreadingnya sampai ke mana. Jadi, case finding sulit untuk kita lakukan, spreading tidak bisa, sehingga kita harus lakukan itu (lock down)," tandasnya. (Aiw/A-3)

Baca Juga

Dok MI

Metode Karantina Daring untuk Peserta CPNS

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Minggu 24 Januari 2021, 02:04 WIB
Bimbingan belajar yang telah berdiri sejak 2018 itu telah memiliki 4.000 lebih peserta dan meluluskan 1.340 peserta PNS selama tiga tahun...
Antara

Indonesia Alami 197 Bencana Selama 23 Hari di 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Januari 2021, 02:00 WIB
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  mencatat sebanyak 197 bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 1...
MI/Duta

Ditemukan Fosil Dinosaurus Berusia 98 Juta Tahun

👤Nur Aivanni 🕔Minggu 24 Januari 2021, 01:05 WIB
FOSIL dinosaurus berusia 98 juta tahun ditemukan di Argentina. Para ilmuwan percaya bahwa fosil raksasa itu mungkin milik dinosaurus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya