Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
TIBA di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Dharma Guna, Kota Bengkul, Selasa (2/3), Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mendapat jamuan istimewa. Bukan teh atau kopi, namun ia mendapat kehormatan mencicipi sirup kalamansi.
Sirup dari ekstrak jeruk kalamansi merupakan hasil racikan para penyandang disabilitas mental yang menjadi penerima manfaat (PM) di BRSPDM Dharma Guna.
“Rasanya enak menyegarkan,” kata Mensos Juliari usai mencicipi Sirup dari ekstrak jeruk kalamansi. .
Dari segelas sirup kalamansi karya PM BRSPDM Dharma Guna, Mensos dapat menyimpulkan bahwa kedisabilitasan tidak akan menghalangi dan menghambat seseorang untuk bisa berkarya dan berprestasi.
“Nyatanya, penyandang disabilitas mental di sini mampu memproduksi sirup kalamansi,” kata mantan Ketua Ikatan Mobil Indonesia (IMI) Pusat ini.
Dengan demikian, stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental telah dipatahkan oleh Kemensos melalui layanan rehabilitasi sosial. Menurut Mensos, penerima pelayanan bisa pulih, dengan berbagai macam pendekatan humanis dan terapi penghidupan.
“Tahun ini saya mengalokasikan peningkatan anggaran untuk optimalisasi program rehabilitasi sosial karena sifatnya jangka panjang. Saya melihat bahwa balai rehsos harus jadi etalase dari kemensos yang dilihat langsung masyarakat,” kata Mensos.
BRSPDM Dharma Guna di Bengkulu telah memberikan layanan rehabilitasi sosial berdasarkan arah baru kebijakan Program Rehabilitasi Sosial 5 klaster New Platform (Progres 5.0 NP). Salah satunya adalah terapi penghidupan ( livelihood therapy).
Tujuan dari terapi penghidupan di balai ini agar penerima pelayanan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang telah dimiliki, terdiri dari pembuatan sirup kalamansi, keterampilan membuat batubata, keterampilan perikanan, keterampilan membatik dan keterampilan pertanian.
Terapi penghidupan yang kini menjadi primadona para penerima pelayanan khususnya wanita adalah pembuatan sirup kalamansi.
Dari lahan seluas kurang lebih 2.500 meter persegi milik balai, jeruk kalamansi sebagai bahan baku utama sirup dipanen secara periodik. Semenjak tahun 2015, sirup kalamansi diproduksi secara massal dan saat ini dalam satu hari bisa memproduksi kurang lebih 50 kg jeruk yang menghasilkan 60 botol ukuran 250 ml.
Di akhir kunjungan, Mensos menyampaikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh pegawai. “Bekerjalah dengan ikhlas, penuh kasih sayang dan bekerjalah dengan hati yang gembira, melayani sesama,” pesan Mensos. (OL-09)
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved