DPR RI Minta Pemerintah Lakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

DALAM Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan jajarannya, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pemulihan lingkungan dengan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Selain itu, Komisi IV DPR RI  juga mendorong KLHK untuk menambah anggaran sebesar Rp5 triliun untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup, mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia.

Merespon mengenai rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Menteri Siti  Nurbaya mengungkapkan sejak tahun lalu KLHK memprogramkan gerakan nasional penyelamatan daerah aliran sungai atau DAS, baik melalui APBN, maupun yang dilakukan korporasi dan masyarakat.

Selain melakukan RHL, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa KLHK juga membangun bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan dan gully plug di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor.

“Upaya ini dipadukan dengan penanaman vetiver, agroforestri, dan pembuatan kebun bibit bersama masyarakat,” ujar Menteri LHK pada rapat kerja yang digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (19/2).

Sementara itu, terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), KLHK menekankan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), dan penguatan desa sebagai pelaksana pengendalian karhutla di tingkat tapak atau desa.

"Berdasarkan hasil evaluasi pada 21 provinsi rawan karhutla, pada tahun ini target desa rawan karhutla sebanyak 1.200, dari sebelumnya ada 4.140 desa," papar Menteri Siti.

Terkait penanganan impor sampah ilegal, Menteri Siti menegaskan larangan impor sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Ia menegaskan bahwa barang bekas yang diperbolehkan diimpor adalah skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku industri.

"Masalahnya bahwa skrap kertas, dan skrap plastik bercampur dengan sampah dan limbah B3 yang dilarang menurut undang-undang Selama ini, skrap kertas, dan skrap plastik yang tidak bercampur dengan sampah dan Limbah B3 diterima, sedangkan yang bercampur di reekspor ke negara asal atau pengekspor," papar Menteri Siti.

Terkait dengan anggaran, Menteri Siti menyebut bahwa pada tahun 2020, KLHK mendapat anggaran sebesar Rp9.006 triliun rupiah ditambah dengan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar Rp312,9 miliar.

"Sebanyak Rp4,9 triliun atau 57% dari total anggaran digunakan untuk mendukung prioritas nasional," jelas Menteri Siti.

Menteri Siti juga menjelaskan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang, pengendalian konflik satwa liar, dan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja). (RO/OL-09)