Jokowi Minta Penanggulangan Bencana Lebih Optimal

PRESIDEN Joko Widodo menyoroti kejadian bencana yang semakin meningkat. Hal itu diutarakan Kepala Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor.

Peningkatan kejadian bencana tidak lepas dari sejumlah faktor, termasuk perubahan iklim. Kendati demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan diwaspadai masyarakat.

Adapun tantangan yang dihadapi ialah menyikapi ancaman maupun bencana. Belum lagi masih ada kegagapan dalam manajemen bencana, seperti perbaikan kerusakan infrastruktur, penanganan penyintas dan proses pemulihan.

Pada pembukaan Rakornas PB 2020, Jokowi, sapaan akrabnya, menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan untuk menyikapi ancaman permanen.

"Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan," ujar Jokowi, Selasa (4/1).

Dia menambahkan, setiap gubernur, bupati dan walikota, harus segera menyusun rencana kontingensi. Termasuk, penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat dilaksanakan semua pihak dan harus  tuntas.

"Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif. Pentahelix, yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik," papar Jokowi.

Dia kemudian meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Dalam hal ini terkait penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

"Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah, yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah," tukasnya.

Sebelumnya, seminar nasional diselenggarakan dalam enam panel dengan menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, yaitu manajemen kebencanaan, ancaman geologi dan vulkanologi, ancaman hidrometeorologi, ancaman hidrometeorologi, ancaman limbah dan kegagalan teknologi; serta sosialisasi katana dan edukasi kebencanaan.

Rakornas PB 2020 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD serta para pemangku kepentingan. Tujuannya membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan, serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik.(OL-11)