Perbaiki Sistem Peringatan Dini

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan prakiraan cuaca ekstrem untuk Jumat hingga Minggu (10-12 Januari 2020). Masyarakat diimbau tetap waspada dan berhati-hati terhadap  banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, ­pohon tumbang, dan jalan licin.

Hasil analisis yang menunjukkan potensi hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan itu disampaikan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, R Mulyono R Prabowo, lewat laman bmkg.go.id.

Masalahnya sekarang bagaimana mengantisipasi dampak yang bakal di­timbulkan akibat cuaca ekstrem tersebut. Menurut pakar lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) Mahawan Karuniasa dan pengamat tata kota Universitas Indonesia M Aziz Muslim, yang dihubungi secara terpisah, sistem peringatan dini bencana yang baik sangat memengaruhi sekaligus menjadi kunci tidak terulangnya bencana yang sama setiap tahunnya.

Aziz Muslim mengatakan mekanisme peringatan dini seha­rusnya menjadi fokus perhatian untuk meminimalisasi dampak bencana. Sementara menurut Mahawan, peringatan dini ialah inti kegagalan pada bencana banjir ekstrem yang terjadi pada 1 Januari lalu.

Menurut dosen ilmu lingkungan itu, ada tiga hal yang harus dilakukan supaya bencana di tahun baru lalu tidak terulang. Pertama, peringatan dini cuaca dari BMKG perlu diperbaiki. Kedua, ­peringatan banjir dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang berada di bawah Kementerian PU-Pera, dan ketiga, peringatan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS)  di bawah Kementerian LHK (KLHK) juga harus berjalan.

“Misalnya, saat peringatan dini curah hujan ekstrem sebesar 377 mm, semua pihak tidak sadar, kecuali setelah BMKG menyampaikannya ketika banjir terjadi. Soal besarnya potensi banjir, yang paling mengetahui ialah BBWS,” tambah Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI) itu lagi.

“Namun, BBWS tampaknya tidak dirancang untuk aspek kedaruratan.” Sementara itu, sambungnya, BPDAS ialah institusi yang paling tahu mengenai perubahan tutupan lahan, meliputi hutan, pertanian, lahan terbangun, dan lainnya di wilayah DAS, terutama di bagian hulu. Institusi di bawah KLHK itu juga sebaiknya menyampaikan setiap tahun perubahan tutupan lahan.

Peran BNPB

Berdasarkan data BNPB, dari 2001 sampai 2017, total kejadian bencana itu meningkat 23 kali, khusus banjir meningkat 13 kali, dan tanah longsor meningkat 29 kali lipat. Menurut Mahawan, khusus untuk peringatan dini banjir sebaiknya ditangani oleh BNPB sebagai bentuk pencegahan bencana dengan menggunakan data dan informasi dari BBWS PU-Pera dan BPDAS KLHK. BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca dan ­informasi meteorologis dan klimatologis lainnya.

Di sisi lain, M Aziz Muslim mengatakan peringatan dini dari kearifan lokal harus dihidupkan lagi. Dia menambahkan dalam jangka pendek masyarakat dapat menciptakan sistem peringatan dini, seperti menghidupkan lagi pos sistem keamanan lingkungan (siskamling). Sistem itu juga bisa didukung dengan teknologi yang saat ini semakin ­canggih.

Sementara itu, untuk mengantisipasi banjir susulan yang diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, pihak PT Transjakarta menyiapkan armada bus yang siap menghadang banjir. (Sru/Ins/X-7)