DPR Ingin BAKTI Punya Rencana Matang Kembangkan TI

WAKIL Ketua Komisi I DPR teuku Riefky Harsya meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memiliki perencanaan yang matang dalam membangun infrastruktur teknologi informasi (TI) di Indonesia.

Hal itu berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang diberikan oleh BAKTI, terutama untuk pembangunan infrastruktur TI setelah Palapa Ring rampung.

“Dalam berbagai kesempatan, Komisi I DPR RI mengingatkan BAKTI untuk membuat perencanaan pembangunan infrastruktur TIK dengan pola pendanaan yang tepat,” kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/1)

Sebelumnya, BAKTI dikabarkan tidak memiliki cukup dana untuk membangun jaringan backhaul dan akses pascamenyelesaikan backbone Palapa Ring.

Di sisi lain, BAKTI tidak dimungkinkan meminta tambahan iuran ke operator yang kabarnya saat ini juga tertekan. Anggaran BAKTI dikabarkan hanya cukup untuk membayar beban rutin yang ada.

Baca juga : Menkominfo Pastikan Konektivitas Palapa Ring

Riefky menjelaskan, dana BAKTI berasal dari kontribusi KPU/USO Penyelenggara Telekomunikasi yang besarnya 1,25% dari pendapatan kotor tahunan penyelenggara telekomunikasi.

Padahal BAKTI memiliki sejumlah program antara lain: Palapa Ring yang sudah selesai pengerjaannya namun belum terutilisasi, pembangunan BTS, penyediaan akses internet dan penyiapan satelit Multi Fungsi bernama Satria.

Menurut Riefky, dalam berbagai kesempatan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan BAKTI, telah dijelaskan bagaimana sumber pembiayaan BAKTI dan pola kerjas ama yang dilakukan terkait pembangunan infrastruktur TIK. Perlu dicermati bersama agar pembiayaan program BAKTI jangan sampai nantinya malah membebani APBN.

“Kontribusi USO Indonesia ditempatkan sebagai driver pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah non-feasible mengingat hanya 0,02% dari PDB Nasional,” katanya.

Sejauh ini, Komisi I DPR RI secara berkala telah melakukan RDP dengan BAKTI untuk mengawasi kinerja BAKTI dan akan mengevaluasi program BAKTI secara berkala, khususnya yang membutuhkan anggaran besar seperti Satelit Indonesia Raya (Satria).

”Bila nantinya ada hal-hal yang sekiranya kurang pas, maka kami akan mengklarifikasi hal tersebut dalam forum rapat di Komisi I DPR RI,” kata dia. (RO/OL-7)