Solusi Masalah Perempuan dan Anak

PUJI Astuti, 19, remaja yang tinggal di Dusun Sengrong, Desa Terban, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, itu terbaring di atas dipan kayu. Puji tidak dapat menggerakkan badannya sebab dia penyandang disabilitas cerebal palsy dan microcephalus sejak lahir.

Nana, pendamping penyandang disabilitas dari Yayasan Bina Kasih dan Harapan Mandiri di desa itu, menuturkan selain Puji masih ada enam penyandang disabilitas lainnya. Mereka semua belum tersentuh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebab belum ada anggaran dari dana desa untuk penyandang disabilitas. Padahal, remaja seperti Puji membutuhkan pendidikan inklusif dan fisioterapi untuk mencegah kekakuan tubuh.

“Adik Puji Astuti mengalami kelainan saraf motorik yang membuat tubuhnya kaku. Kebutuhan utama Puji ialah fisioterapi. Namun, dia harus ke kota. Puskesmas saja jaraknya 15 kilometer,” ujar Nana kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawanti yang mengunjungi Puji kemarin.

Selain melakukan kunjungan, Menteri KPPPA juga memberi bantuan berupa bed hospital, kursi roda, dan sembako.

Perempuan penyandang disabilitas bukanlah satu-satunya masalah di Desa Terban. “Ada banyak anak yang mengalami stunting. Mereka belum bisa mengakses pelayanan kesehatan karena belum masuk ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” papar Nana.

Saat menanggapi hal itu, Menteri PPPA menyampaikan bahwa masalah remaja perempuan disabilitas di desa tersebut membutuhkan uluran dan tanggung jawab bersama. Sebagai kementerian yang punya tugas untuk mengordinasikan, imbuhnya, KPPPA akan mengidentifikasi masalah dan menindaklanjutinya bersama kementerian terkait.

‘‘Kalau kami di pusat sesuai dengan arahan Pak Presiden, kita kerja sama tim nanti kami akan mediasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan karena keluhannya dari sisi kesehatan dan bantuan-bantuan lainnya,” papar Menteri PPPA.

Pemerintah provinsi yang diwakili oleh istri Gubernur Jawa Tengah, Atikoh Ganjar Pranowo, menuturkan cukup banyak anak dan remaja penyandang disabilitas yang belum mendapat akses pendidikan inklusif.
“Kendalanya, sekolah dan lingkungan yang belum siap serta infrastruktur dan anggaran,” tutur Atikoh.
Atikoh menyarankan permasalah itu disampaikan ke Musyawarah Rencana Pembangunan desa.

“Tentu tidak semua diakomodasi, tetapi kaum difabel, anak-anak, lalu perempuan diprioritaskan,” tukasnya. (Ind/J-2)