DPR Pertanyakan Konsep Pengganti UN

ANGGOTA Komisi X DPR Ledia Hanifah berpendapat, mengganti ujian nasional dengan sesmen kompetensi minimum dan survei karakter tidak akan semudah seperti membalikkan telapak tangan.

Dia menilai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dapat menimbulkan clustering sekolah.

"Menurut pandangan saya, ini hanya akan menghasilkan clustering sekolah. Sekolah yang mutu pendidikannya baik, sedang, menengah, bahkan kurang bagus," ujar Ledia di rapet kerja bersama Komisi X DPR dengan Mendikbud di Jakarta, Kamis (12/12).

Baca juga: DPR ke Nadiem: Kebijakan Belum Matang Jangan Buru-buru Diumumkan

Ledia mempertanyakan tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah jika nantinya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dijadikan evaluasi terhadap standar mutu pembelajaran.

"Lalu apa yang dilakukan? Clustering ini mau diapakan? Apakah pemerintah akan ada memberikan treatment khusus atau tidak. Atau kayak kemarin-kemarin, UN katanya evaluasi tapi sebenarnya nggak diapa-apain," ucapnya.

Selain itu, Ledia memandang perlu dilakukan pembekalan secara detail pada guru sebelum kebijakan ini dilakukan agar para tenaga pendidik siap menghadapi perubahan.

"Jangan sampai kita ngomong asesmen-asesmen gurunya (cuma) kira-kira," tandasnya.

Pemerintah mengganti sistem evaluasi terstandar dari ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang berlaku mulai 2021. Asesmen ini bukan syarat kelulusan ataupun penerimaan siswa ke jenjang pendidikan lanjutan.

Asesmen tersebut terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Ini berarti, bentuk, metode, dan mutu pemelajaran di sekolah harus meningkat sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi siswa, bukan terpaku nilai kognitif lagi.