Kamis 12 Desember 2019, 19:35 WIB

DPR ke Nadiem: Kebijakan Belum Matang Jangan Buru-buru Diumumkan

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
DPR ke Nadiem: Kebijakan Belum Matang Jangan Buru-buru Diumumkan

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR, hari ini.

 

KOMISI X DPR memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk membahas program Merdeka Belajar yang baru saja diluncurkan.

Dalam rapat kerja (raker) yang digelar di ruang rapat komisi X tersebut, anggota DPR menanggapi empat program yang dicanangkan Nadiem, salah satunya penggantian ujian nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Sudewo menilai Mendikbud seharusnya tidak terburu-buru mengganti UN dan mendeklarasikannya pada masyarakat. Dia memandang, masih perlu dilakukan pendalaman yang lebih komperhensif dan mendengarkan semua stakeholder di bidang pendidikan karena penggantian UN dengan asesmen kompetensi adalah sesuatu yang belum teruji.

"Jangan sampai ada satu gagasan yang demikian yang seolah-olah ini bagus tapi implementasinya justru kontraproduktif, lebih buruk daripada UN sendiri," tutur Sudewo dalam raker bersama Mendikbud di Komisi X DPR, Jakarta, Kamis (12/12).

Baca juga: Ini Fakta-Fakta Mengenai UN yang akan Dibatalkan Nadiem

Sadewo berpendapat bahwa sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah UN, melainkan tataran teknis pelaksanaannya yang perlu dievaluasi agar UN tetap berjalan dan kompetensi penalaran bisa terimplementasi. Dia pun mempertanyakan tolak ukur pengganti UN yang dapat mengukur peningkatan prestasi sekolah dan siswa dari tahun ke tahun.

Selain itu, Sadewo menilai bahwa sistem baru yang telah diumumkan masih belum memiliki instrumen yang jelas. Menurutnya, kebijakan ini belum tentu dapat menjamin kualitas pendidikan meningkat, justru bisa membuat sistem berantakan, sehingga dia menyarankan agar Mendikbud melakukan persiapan, kajian, dan evaluasi terlebih dahulu di tahun depan.

Sadewo menambahkan, masih banyak masalah di sektor pendidikan yang justru perlu segera dibenahi oleh pemerintah, yakni akses pendidikan, keadilan pendidikan, serta jumlah dan kualitas guru yang masih belum memadai.

"Jumlah guru kurang, SD Negeri di pelosok desa di Pulau Jawa yang ASN, guru negeri itu porsinya paling cuma 30-40% bapak selesaikan itu," pintanya.

"Jangan membuat suatu kecemasan ini harus dilaksanakan, tapi kondisi riil SDMnya tidak memadai. Berikan suatu harapan yang optimis tapi itu riil," tandas Sadewo.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Aswaddy Hamid

Realisasi Bansos Tunai Covid-19 Kemensos Capai 82%

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:26 WIB
Bansos tunai Kemensos ditujukan bagi 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 provinsi di...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko

Populasi Komodo di Lembah Loh Buaya Meningkat dalam Beberapa Tahun

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:17 WIB
Total jumlah biawak komodo pada 2018 sebanyak 2.897 individu dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 3.022 individu atau bertambah 125...
Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Tinjau Pengembangan Lumbung Pangan Baru di Sumatra Utara

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:10 WIB
Presiden juga diagendakan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Stadion Simangaronsang, Kecamatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya