PENDIDIKAN nonformal kini dituntut untuk mampu mendefinisikan dan mampu mereposisi diri terhadap aktivitas ekonomi yang terjadi di era digital. Hal itu ditegaskan Dirjen Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini (Dikmas-PAUD) Harris Iskandar di sela-sela acara seminar nasional dan evaluasi pencapaian kinerja Ditjen Dikmas PAUD di Yogyakarta, DIY, kemarin.
"Era digital bukan basa-basi, kita sudah berada di dalamnya dan harus mampu mendefinisikan peran apa yang harus dilakukan oleh pendidikan masyarakat (nonformal) ke depan," ujar Harris.
Rumusan dan penetrasi program yang tepat perlu dicari karena ke depan, peran pendidikan nonformal tidak saja sebagai pengganti dari pendidikan formal, tetapi juga harus memberi nilai tambah dan pelengkap. Dengan masih adanya jutaan tamatan SMK yang menganggur, imbuhnya, pendidikan nonformal bisa melengkapi kompetensinya agar diterima di pasar kerja atau melakukan usaha mandiri.
Harris menegaskan, balai latihan kerja (BLK) di bawah Kemenaker berbeda dengan program kursus yang dikembangkan Ditjen Dikmas dan PAUD Kemendikbud.
"BLK punya target khusus untuk pencari kerja, maka Dikmas menyelenggarakan pendidikan yang arahnya ke skilling, reskilling, dan up building," urainya.
Harris juga mengingatkan kepada para praktisi Dikmas untuk mendapatkan sertifikasi dan akreditasi tepercaya. Pasalnya, dari sekitar 17 ribu lembaga penyelenggara kursus yang terdaftar, baru 26,5% yang terakreditasi.
Sementara itu, Direktur Kesetaraan dan Keaksaraan Ditjen Dikmas-PAUD Kemendikbud Abdul Kahar menyebutkan bonus demografi Indonesia akan memunculkan struktur penduduk produktif yang tinggi dan akan sangat membutuhkan pendidikan nonformal.
"Kita harus mampu memacu penduduk produktif tersebut dengan menambah keterampilan dan kompetensinya sesuai tuntutan zaman," ujarnya. (Sto/H-2)
