Pemerintah Ingin Tambah Kuota Haji Cadangan Tahun Depan

PEMERINTAH melalui Kementerian Agama berencana menambah kuota haji cadangan untuk masa haji 2020 M/1441 H. Penambahan kuota tersebut akan di tingkatkan menjadi 10% dari sebelumnya yang hanya 5%.

Menteri Agama Fachrul Razi, mengatakan hal ini dilakukan untuk menyiasati agar kuota haji yang dimiliki Indonesia dapat terserap optimal.

Baca juga: Kuota Haji Tambah 10 Ribu Biayanya Rp350 Miliar

"Sebelumnya, kuota haji cadangan hanya sebesar 5%, atau sekitar 10.200 jemaah. Angka ini ternyata masih belum bisa memenuhi ketika ada jemaah haji batal berangkat. Jadi tahun depan dapat dinaikkan menjadi 10%,” ujar Fachrul dalam Rapat Kerja Gabungan bersama Komisi VIII DPR di Cisarua, Bogor, Senin (25/11) seperti dilansir dari situs Kemenag.

Ia mengatakan, pada musim haji 2019M/1440H kuota jemaah haji Indonesia terserap 99,44%.

"Dari 214 ribu kuota jemaah haji reguler, telah diberangkatkan sebanyak 212.732 jemaah. Ini terdiri dari 211.298 jemaah haji dan 1.434 Petugas Haji Daerah (PHD),” ucapnya.

Ia menerangkan, yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 1.189 jemaah dan 79 TPHD yang tidak berangkat pada musim haji 1440 H/2019 M.

“Banyak dari mereka sebenarnya secara administrasi sebenarnya telah siap. BPIH telah lunas, bahkan visa sudah jadi. Namun, karena alasan pribadi, mereka  mengundurkan diri. Mulai dari alasan sakit, hamil, atau pun alasan pribadi lainnya. Hal ini yang kemudian perlu kita sikapi. Salah satunya kita menambah kuota haji cadangan menjadi 10%, agar kuota yang kita miliki optimal.”

Dalam Rapat Kerja Gabungan tersebut Kemenag juga melaporkan 10 inovasi haji 2019. Ke-10 inovasi tersebut diperolehnya dari melakukan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.

"Hal-hal kecil pun coba kami perhatikan, untuk menyempurnakan inovasi yang selama ini telah dilaksanakan. Pada 2019, telah dilakukan sekurangnya 10 inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.”

Salah satu dari 10 inovasi tersebut yakni, percepatan keimigrasian (fast track) sehingga jemaah tak perlu lagi melewati loket imigrasi setibanya di Bandara Jeddah atau Madinah (Arab Saudi).

"Karena proses keimigrasian sudah dilakukan semua di Tanah Air. Selain itu juga ada tambahan layanan berupa pengurusan dan pengantaran bagasi jemaah dari bandara ke hotel langsung oleh maktab wukala almuwahad,” jelasnya.

Sayangnya, layanan yang telah dilaksanakan mulai 2018, belum dapat dinikmati oleh seluruh jemaah haji Indonesia. Saat ini baru jemaah haji dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Jawa Barat yang dapat merasakan.

“Ini yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta saja. Kita akan upayakan tahun depan, agar fast track ini dapat juga diberikan kepada semua jemaah. Setidaknya untuk embarkasi-embarkasi besar,” jelasnya.

Yang Kedua, yakni sewa hotel full musim di Madinah. “Tahun ini baru bisa dilakukan sewa hotel full musim untuk 76% penginapan di Madinah. Ini meningkat dari tahun lalu yang baru 50 persen. Ke depan kita berharap dapat dilakukan 100 persen. Karena sewa full musim dirasakan lebih banyak keuntungannya dibandingkan blocking time,” paparnya.

Adapun yang ketiga, penomoran tenda di Arafah. Menteri Agama menilai hal ini sejatinya telah diterapkan pada musim haji tahun 2019 dan pihaknya akan melanjutkan pada musim haji tahun 2020, kaerna menurutnya hal ini sangat membantu bagi jemaah. (Rif/A-3)