PRESIDEN Joko Widodo menginginkan pemerintah pusat turun tangan melakukan percepatan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai pendidikan dan beasiswa di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
"Saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam lakukan percepatan rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, sedang, atau ringan," kata Jokowi.
Dalam rapat terbatas itu Jokowi juga meminta penya-luran kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah bisa cepat diimplementasikan. Meski tak menyebut waktunya, Jokowi menekankan baik KIP yang sudah berjalan maupun KIP kuliah bisa tepat sasaran.
"Saya minta implementasi kartu Indonesia pintar menjadi KIP kuliah dan program-program beasiswa dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai ada yang enggak sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan," jelasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya pembenahan sistem pendidikan. Menurutnya, harus ada langkah terobosan untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
"Langkah terobosan yang cepat memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan terknologi yang ada sehingga perwujudan dan pemerataan akses kualitas pendidikan yang bisa menjangkau geografis kita betul-betul bisa kita dilaksanakan," jelasnya
Di Palembang, pemerintah kota akan merehabilitasi 60 gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) menggunakan dana aspirasi dan dana alokasi khusus senilai Rp72 miliar pada 2020.
"Palembang memiliki 248 SD dan 60 SMP, 45% fisik bangunan SD banyak yang rusak berat maupun ringan, serta memerlukan penambahan ruang kelas," jelas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Zulinto, kemarin.
Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, mengatakan hampir sepertiga jumlah gedung SD di Palembang berada di atas rawa.
"Jadi, di bawah sekolah ada air. Itu membuat kami kesulitan untuk memperbaiki, khususnya dari sisi anggaran meskipun kita juga memanfaatkan dana dari pusat," terangnya.
Zulinto menambahkan, rehabilitasi ringan, berat, hingga pembongkaran dan pembangunan baru akan selesai 2024. Oleh karena itu, pihaknya berharap anggaran pendidikan tidak dipotong. (Mal/DW/H-3)
