Mendikbud Minta Keberadaan LPTK Dibenahi

GUNA menggenjot sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi, pilar utama yang harus dibenahi ialah tenaga pendidik atau guru.

Dalam kaitan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap keberadaan lembaga yang mencetak guru, khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dapat dibenahi.

"Saya sudah meminta pada Kemenristekdikti melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk membenahi LPTK. LPTK menjadi booming karena banyak orang ingin menjadi guru untuk mendapat tunjangan sertifikasi guru," kata Muhadjir pada Taklimat Media yang dipandu Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi di Kantor Kemendikbud Jakarta, Kamis (17/10).

Turut hadir Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano, Staf Ahli Mendikbud Alfan Alfian, Staf Khusus Mendikdud Bidang Kerja sama, Soeparto, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Ade Erlangga Masdiana.

Hemat Muhadjir, keberadaan LPTK harus dievaluasi. Pasalnya, tidak semua LPTK memenuhi standar untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Diperkirakan, terdapat lebih 400 LPTK negeri dan swasta. Dikatakan Mendikbud, lulusan LPTK mencapai 300 ribu orang per tahun, sedangkan kebutuhannya hanya 120 ribu orang.

Baca juga: Pemerintah Berangkatkan 94 Guru Mengajar Ke Malaysia

"LPTK melahirkan guru sedangkan Kemendikbud pengguna guru. Saya terus mendorong Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terus membenahi LPTK," tandasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

"Kami berkoordinasi dengan Dirjen Belmawa Pak Ismunandar, lima tahun ke depan akan ada pemetaan untuk menata kebutuhan guru," cetus pria yang akrab disapa Ono ini.

Menurutnya, setiap tahun ada kebutuhan guru nasional sekitar 100.000 orang guna mengganti guru pensiun dan menutupi kekurang guru di sejumlah daerah.

Ono menambahkan, terdapat 735.825 guru honorer di akhir 2017. Namun, berdasarkan Data Pokok Pendidikan pada Desember 2018, terdapat kenaikan 41.000 ribu guru honorer. Dia meminta kedisiplinan untuk pengangkatan guru honorer yang dilakukan kepala sekolah.

"Kita minta kepala sekolah setop atau moratorium jangan lagi mengangkat guru honorer. Karena ini masih kita raphkan. Karena ada kenaikan 41.000 orang," tukasnya. (OL-1)