Sertifikasi Halal semakin Kredibel

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menegaskan pelabelan halal terhadap produk makanan, minuman, obat, dan produk lainnya saat ini melibatkan para ahli berpengalaman sehingga sertifikasi halal yang diberikan semakin kredibel.

''Kita kini menyesuaikan segalanya dari segi agama, yaitu serahkan kepada ahlinya. Oleh karena itu, sistem ini betul-betul harus dipahami dan kerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai kapasitas itu,'' kata Kalla dalam acara penandatanganan nota kesepahaman 12 instansi terkait sertifikat halal di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Mulai hari ini, penerbitan sertifikasi halal akan beralih menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Sebelumnya penerbitan sertifikat halal itu dipegang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI).

Selain itu, terhitung mulai hari ini, seluruh produk makanan, minuman, obat, dan produk lainnya wajib bersertifikat halal. Ini sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

''Dulu MUI yang menentukan (halal atau tidak), kita berterima kasih kepada MUI selama ini, tetapi rakyat membutuhkan lebih baik lagi. Maka, ada BPJPH bersama-sama dengan BPOM untuk menguji itu. MUI tetap ada fungsinya, yakni memberikan fatwa mana yang dimaksud halal dan mana yang dimaksud tidak halal. Itu penting,'' jelas Wapres.   

Selain itu, dengan keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam meneliti produk makanan dan minuman sebelum dilabeli halal, Wapres mengatakan pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membentuk laboratorium baru khusus untuk memeriksa kehalalan suatu produk.

Sumber: Kementerian Agama.

''BPOM punya laboratorium di seluruh Indonesia, sedangkan MUI hanya punya laboratorium kecil di Bogor. Jadi, sudah ada laboratorium dan ada ahlinya. Kalau bikin lagi lembaga, ongkos negara bisa triliunan, habis lagi keadaan (keuangan) ini sekarang,'' katanya.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan sertifikasi halal tak akan memberatkan pelaku usaha kecil. Terkait pembiayaan sertifikasi, Lukman mengaku biaya sertifikasi akan dimuat dalam peraturan menteri keuangan. Akan tetapi, ia tak menjelaskan rinci nominal besaran biaya itu.

"Sertifikasi jangan sampai memberatkan pelaku usaha, khususnya usaha kecil mikro. Jadi, terkait pembiayaan, akan kita dalami lagi sampai pada tahapan akhir," kata Lukman.

Ia menambahkan, pemerintah membuka kemungkinan untuk membantu pembiayaan sertifikasi halal bagi usaha-usaha kecil.

"(Bantuan pembiayaan) ini kita dalami. Pemerintah punya keinginan besar memfasilitasi dan ikut membantu segi pembiayaan pelaku usaha kecil," kata Lukman. (Mal/Ant/X-10)