KEPALA Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza meminta agar teknologi modifikasi cuaca (TMC) harus diperkuat dan diberdayakan lagi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hammam mengusulkan agar pelaksanaan TMC karhutla termasuk kekeringan dan gagal panen bisa dilakukan lebih awal sebelum terjadi bencana.
"Ini bisa dibangun dengan sistem cerdas. TMC mampu menghasilkan air dalam jumlah yang sangat banyak saat sampai jutaan meter kubik per hari. Dengan cakupan wilayah hujan sangat luas jika dilakukan pada saat tepat dan bergantung ketersediaan awan," kata Hammam dalam acara kerja sama BPPT-BMKG pengembangan Teknologi Modifikasi Cuaca berbasis kecerdasan buatan, di Jakarta, Jumat (4/10).
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Tri Handoko Seto dengan Deputi BMKG bidang Klimatologi, Herizal. Acara tersebut juga dihadiri BNPB, Satgas Karhutla, dan BMKG.
Hammam menceritakan sistem cerdas ini merupakan diskusi bersama antara BPPT dengan Kepala BMKG Dwikorita saat menanggulangi karhutla di Riau beberapa waktu lalu.
Dalam diskusi itu, Hammam mengatakan bahwa dalam menangani bencana akibat kemarau panjang, diperlukan kontrol ketat pengendalian terhadap kandungan air lahan gambut. Baik berupa kelembaban gambut maupun tinggi muka air gambut di Sumatra dan Kalimantan.
"Untuk mengontrolnya bisa memanfaatkan sistem informasi, penyebaran sensor IOT dan integrasi big data lahan gambut. Data tersebut bersama modifikasi cuaca harus dilakukan secara sistemik secara optimal," jelas Hammam.
Dengan demikian pada 2020, ada pengetahuan tentang kondisi cuaca yang akan terjadi di Indonesia dari Januari sampai Desember. Pengambil keputusan harus mengetahui kondisi cuaca agar segera dilakukan pencegahan sebelum terjadi bencana, baik bencana karhutla, kekeringan, banjir, gagal panen dan lainnya.
"Dari hasil pengolahan big data akan tergambar cuaca pada kemarau atau saat musim hujan. Jadi bagaimana mengatasi sebelum terjadi karhutla atau saat banjir," ujarnya.
Berdasarkan Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan mengamanatkan Menristekdikti untuk melaksanakan hujan buatan dan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar.
Dengan aturan itu Hammam mengusulkan agar BPPT diberi penugasan nasional dan memiliki independensi melakukan operasi TMC yang berkelanjutan. Sebab di Indonesia, pelaksana TMC hanya dilakukan oleh Balai Besar TMC merupakan balai dengan SDM terbatas.
"TMC ini harus didukung dengan anggaran, peralatan (pesawat) dan sumber daya manusia. Untuk efisiensi untuk mencegah karhutla di masa-masa mendatang diusulkan pengadaan pesawat modifikasi cuaca seperti pesawat King Air, Casa 212 dan CN 295," ujar Hammam.
baca juga: Menristekdikti Resmikan Politeknik Jakarta Internasional
Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT, Yudi Anantasena. Menurutnya armada pesawat memegang peran penting dalam operasi TMC. Minimal kegiatan TMC menggunakan pesawat sekelas King Air dan Cassa untuk metode penyemaian berbeda. Baik flare atau semai powder," kata Yudi.
Saat ini BPPT hanya memiliki dua pesawat dan dalam kondisi perbaikan. "Jadi kami saat ini hanya mengendalikan pesawat milik TNI AU untuk melaksanakan TMC saat ini." (OL-3)
