TINGGINYA angka pernikahan anak dan kesulitan remaja dalam mengakses pelayanan kesehatan yang efektif masih menjadi penyebab terhambatnya pencapaian kesetaraan gender di Indonesia.
Norma dan kultur yang mengakar akan terus meyebabkan ketidakadilan bagi remaja hingga mereka dewasa. Indonesia harus mengatasi isu tersebut bila ingin mencapai window of oppotunity (jendela kesempatan) dari bonus demografi.
Hal itu disampaikan pakar kesehatan masyarakat dr Robert Wm Blum, PhD, dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Baltimore, Maryland, AS, Selasa (1/10), saat diskusi paralel, di Konferensi Internasional I Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (ICIFPRH)2019, di Sleman, DI Yogyakarta.
Data SDG Baseline Report on Children in Indonesia, Bappenas, dan Unicef, menunjukkan, 1 dari 6 perempuan yang saat ini berusia 20-24 tahun telah menikah saat mereka di bawah 18 tahun. Indonesia menduduki posisi kedua di Asia Tenggara dan ketujuh di dunia dalam hal perkawinan anak yang umumnya terjadi pada 16-17 tahun.
"Sepanjang proses tersebut, sangatlah penting menempatkan kaum muda, terutama remaja sebagai pusat dari pengambil keputusan dan pengembangan program," jelasnya.
Sebab, lanjutnya, remajalah yang paling terpengaruh oleh ketidaksetaraan gender dari waktu ke waktu dan merekalah yang memegang janji untuk membalikkan ketidaksetaraan saat ini.
Baca juga: Inovasi Baru KB dan Kespro Hasilkan Generasi Unggul
Menurutnya, kondisi yang dialami Indonesia hampir sama dengan sejumlah negara lain di dunia. Blum, yang didampingi Prof dr Siswanto Agus Wilopo dari Pusat Kesehatan Reproduksi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, mengatakan, kesimpulan bahwa remaja harus dipandang sebagai pusat untuk mencapai kesetaraan gender untuk semua pada 2030 (gender equality for all by 2030), berdasarkan hasil penelitian Global Early Adolescent Studi (GEAS).
Selain Johns Hopkins, penelitian bertemakan Achieving Gender Equality Requires Placing Adolescents at the Center itu juga melibatkan University of Oxford,Inggris, Population Council Addis Ababa, Ethiopia dan Population Council Nairobi, Kenya, serta Pusat Kesehatan Reproduksi
UGM Yogyakarta. Di Indonesia penelitian berlangsung Juli 2018 hingga Juli 2019, di tiga daerah yakni Lampung (Sumatra), Semarang (Jawa), serta Denpasar (Bali).
Menurut Blum, perlunya dunia melakukan pencapaian kesetaraan gender berangkat dari pertemuan 22 pemimpin dunia pada Mei 2018. Dalam pertemuan selama tiga hari itu (Bellagio Working Group). Pertemuan itu untuk menyusun indikator dan prioritas penelitian yang dapat menginformasikan program serta kebijakan demi mencapai kesetaraan gender untuk semua.
lebih lanjut, ia mengutip hasil studi Young Lives di Ethiopia yang menunjukkan banyak remaja putri berusia 12 tahun menjadi pekerja rumah tangga yang tidak dibayar, sedangkan anak laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu dalam pekerjaan produktif.
"Saat inilah waktunya bagi dunia untuk melakukan aksinya nyata dengan memberi perhatian khusus dan prioritas dalam pencapaian kesetaraan gender," ujar Blum. (OL-1)
