Gandeng LSPR, MA Gelar Workshop dan Uji Kompetensi Humas

PESATNYA kemajuan teknologi komunikasi, keterbukaan informasi dan tanggapnya masyarakat dalam menyerap sebuah fenomena, adalah lompatan ke depan sekaligus tantangan bagi profesi Humas dalam menggiring opini publik yang handal di masyarakat.

Kredibiltas dan kompetensi profesi Humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta.

Hal itu menjadi dorongan kuat bagi Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP LSPR), menggelar workshop dan uji kompetensi untuk profesi Humas.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 16-20 September 2019 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/9). Workshop dan uji kompetensi humas ini diikuti oleh puluhan peserta dari lingkungan kerja Mahkamah Agung.

Secara resmi dibuka dengan mengundang berbagai pejabat terkait, diantaranya Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum, Kepala Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Edward T.H. Simarmata, SH., LLM., MTL, Head of Post Graduate Program LSPR Dr. Rino F. Boer, SH, Wakil Direktur LSP LSPR Deddy Irwandi S.Sos., M.Si, serta para pejabat struktural dan widyaiswara di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Baca juga : Putusan MA Buktikan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nihil

Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan diskusi panel interaktif yang terfokus pada Media Management dan Strategi Pembentukan Opini Publik di Media. Topik itu dibawakan oleh dua orang pembicara, yaitu Mantan Kepada Divisi Humas Polri Komjen Setyo Warsisto dan Guru Besar UI, Dewan Ahli Kementerian Kehakiman dan HAM RI sekaligus Dewan Kehormatan Badan Arbitrasi Pasar Modal, Hikmahanto Juwana.

“Membangun persepsi masyarakat bagaikan membangun istana pasir, sehingga humas memiliki peran dalam menciptakan isu positif agar lingkungan masyarakat tetap aman dan tertib,” kata Setyo dalam materi paparannya seperti keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia.

Hikmahanto menegaskan, Humas harus dapat memberikan imbangan opini ketika terjadi suatu peristiwa, misalnya saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT) dengan menanyakan apa yang harus dijaga, siapa yang harus dijaga dan mengapa harus dijaga.

Diskusi panel sesi kedua yang mengangkat topik mengenai Strategi Pembentukan Opini Publik di Media, hadir sebagai pembicara adalah Ketua Dewan Pers 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo dan Kepala Sub Direktorat Humas Perpajakan Ani Natalia,

Dalam diskusi itu, diulas mengenai kompetensi dan kapabilitas Humas serta penguasaan materi dan bagaimana berinteraksi dalam menyampaikan informasi yang secara sadar dapat menggiring sebuah opini yang berkembang di masyarakat. (RO/OL-7)