Putusan MA Buktikan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nihil

Penulis: Ade Alawi Pada: Kamis, 27 Jun 2019, 00:38 WIB Politik dan Hukum
Putusan MA Buktikan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nihil

Mi/Rommy Pujianto
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Jakarta

DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Sumatra Barat Feri Amsari menilai putusan Mahkamah Agung yang menolak laporan yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 terkait gugatan adanya dugaan tindak pidana terstrukur sistematis dan masif (TSM) pada Pemilu 2019 terhadap Badan Pengawas Pemilu Bawaslu) RI, membuktikan tidak ada pelanggaran administrasi Pemilu.

"Tidak ada pelanggaran adiministrasi Pemilu. Sekarang para pihak betul-betul hanya menuggu perselisihan hasil Pilpres 2019," kata Feri Amsari saat dihubungi Rabu (26/6) malam.

Sebelumnya, alasan penolakan MA terhadap gugatan 02 itu karena sebelumnya BPN kalah dalam persidangan administratif pemilu dengan Bawaslu.

"Menyatakan permohonan pelanggaran administrasi Pemilihan umum yang diajukan oleh Jendral TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais tidak diterima," bunyi putusan Nomor 1 P/PAP/2019 yang diterima oleh Media Indonesia, Rabu (26/6).

Baca juga : TKN: Penolakkan MA Buktikan Tuduhan 02 Tidak Berdasar

Selain itu, kepada pihak pemohon yakni Djoko Santoso juga dikenakan hukuman untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1,000,000.

Salinan sah penolakan kasasi tersebut telah dikirimkan MA kepada Djoko Santoso selaku penggugat dan Bawaslu selaku tergugat melalui surat Nomor 27/P.PT/VI/2019/1/PAP/2019 tertanggal 26 Juni 2019.

Selain itu, Feri mengatakan gugatan 02 akan kandas di Mahkamah Konstitusi, karena dalil dan buktinya lemah serta tidak terpenuhinya unsur TSM.

Dia pun tak yakin MK akan mengabulkan gugatan pemungutan suara ulang di 12 provinsi sebagai permohonan kubu 02.

"Ngak mungkin ada PSU karena harus membuktikan TSM. Sementara alat bukti TSM lemah," jelasnya.

Dia meminta capres Prabowo Subianto bersikap negarawan. "Sudah harus ada yang menasihati pak prabowo untuk segera menghormati hasil Pemilu dengan menelpon 01 karena pak prabowo tidak boleh mengorbankan kenegarawanannya dengan berlarut-larut meributkan sesuatu di mana dia sudah kalah," pungkasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More