Era 4.0 Jangan Ada Buta Aksara

MESKIPUN jumlah buta aksara turun menjadi 1,93% dari total populasi penduduk Indonesia, upaya menghapuskan buta aksara yang ditargetkan tercapai pada 2030 nanti masih jadi persoalan besar bagi pemerintah.

Pengamat pendidikan Itje Chodidjah menilai, pemerintah seharusnya tidak lagi menghadapi masalah buta aksara di tengah kesiapan mengadapi era revolusi industri 4.0.

Upaya memberantas buta aksara, lanjutnya, tidak lepas dari peran pemda yang mengatahui seluk-beluk daerah dan masyarakatnya. Dibutuhkan kerja sama Kemendikbud dan Kemendagri untuk itu.

"Menjangkau kelas saja masih sulit, apalagi mereka (buta aksara). Guru saja masih kesulitan dicari di sana. Karena tidak terjangkau itulah tidak ada akses memberantas buta aksara," tegasnya, tadi malam.

Merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS 2018, jumlah penduduk buta aksara tercatat 3,29 juta jiwa atau turun jika dibandingkan dengan 2017 yang mencapai 3,4 juta jiwa. "Menghapuskan buta aksara salah satu tugas berat kami karena tantangan yang kami hadapi seperti penolakan dari kepala adat juga budaya laki-laki yang berkuasa (patriarki)," ungkap Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Harris Iskandar di Jakarta, kemarin.

Ia menyampaikan itu menjelang peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) yang dipusatkan di Makassar, Sulsel, pada 5-8 September 2019. Menurutnya, profil buta aksara di Indonesia mencakup lima variabel, yaitu berada di Indonesia Timur, daerah, atau desa miskin, kebanyakan perempuan, serta berusia di atas 45 tahun.

Sebagai strategi ke depan, kata Harris, Kemendikbud memberantas buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yakni memusatkan program di daerah-daerah padat buta aksara, seperti Papua (22,88%), Sulsel (4,63%), Sulawesi Barat (4,64%), Nusa Tenggara Barat (7,51%), Nusa Tenggara Timur (5,24%), dan Kalimantan Barat (4,21%). (Sru/H-2)