Sabtu 03 Agustus 2019, 16:05 WIB

50 Perusahaan Terindikasi Miliki Titik Panas Diberi Peringatan

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
50 Perusahaan Terindikasi Miliki Titik Panas Diberi Peringatan

Dok. KLHK
Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

 

DIREKTORAT Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan surat teguran kepada 50 perusahaan pemilik izin konsesi di Sumatra dan Kalimantan. Surat dilayangkan berdasarkan pemantauan diindikasikan terdapat titik panas (hotspot) di areal konsesi.

"Kami sudah mengirim teguran kepada 50 korporasi yang terindikasi ada titik panas di arealnya. Peringatan kepada pemilik konsesi itu agar mereka segera mencegah meluasnya karhutla di areal mereka. Jika masih terjadi akan dilakukan penegakan hukum termasuk pidana penjara dan ganti rugi," ungkap Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dihubungi di Jakarta, Sabtu (3/8).

Ia menambahkan kementerian telah menurunkan tim untuk menindak tegas pelaku karhutla. Tim memantau lokasi-lokasi yang terindikasi adanya titik panas secara intensif di lapangan dan siap menindak pelaku pembakar lahan.

Rasio menambahkan baru-baru ini pihaknya telah menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Satu pelaku pembakar lahan berinisial UB, 46, ditangkap dan ditetapkan tersangka atas kebakaran seluas 274 hektare di Kabupaten Kubu Raya.

"Lahan yang dibakar diduga milik masyarakat tapi kami sedang mendalami keterlibatan pihak lain termasuk siapa pemodalnya," ujarnya.

Baca juga: Pengusaha Perkebunan Diperingatkan Siaga Karhutla

Menurut Kepala Balai Penegakan Hukum KLHK Kalimantan Muhammad Subhan, kasus bermula saat tim Balai Gakkum Wilayah Kalimantan memantau adanya titik di sekitar Dusun Gunung Loncek, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Tim melakukan verifikasi di lokasi dan menemukan lahan terbakar.

Tim mendapati UB membuka lahan dengan menggunakan parang kemudian mengumpulkan serasah hasil pembukaan lahan dan membakarnya dengan korek api. Tersangka juga menambahkan bahan bakar lainnya berupa ban dalam motor bekas.

Tersangka dijerat dengan Pasal 69 ayat 1 huruf h Jo Pasal 108 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Adapun ancaman denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Dalam penanganan kasus tersebut, penyidik berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.(OL-5)

Baca Juga

Dok. handout Youtube Satgas Covid-19

Indonesia Siap Gelar Pertemuan Internasional Penanggulangan Risiko Bencana

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Rabu 18 Mei 2022, 23:26 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, GPDRR merupakan pertemuan internasional terkait...
Dok. Kemenkominfo

Siapkan SDM Digital Unggul Berdaya Saing, Kemenkominfo Sediakan Pelatihan dan Beasiswa

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 18 Mei 2022, 23:21 WIB
“Melalui pendidikan non-formal, berupa pelatihan pada tiga level keterampilan digital yakni Basic Digital Skill, Intermediate...
Dok. Bebek Kelyo

Restoran di Jakarta Ini Cocok Untuk DIkunjungi Bersama Keluarga, Apa Saja ? 

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 18 Mei 2022, 23:15 WIB
Kebersamaan bersama keluarga tetap dapat diciptakan, salah satunya lewat wisata kuliner ke sejumlah restoran yang ramah dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya