Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
SEMBILAN negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) yang tergabung dalam Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) bertemu di Bali untuk membahas perlindungan lingkungan laut dari polusi dan sampah plastik.
Pertemuan internasional antar negara (Intergovernmental Meeting/IGM) tersebut merupakan penyelenggaraan ke-24 dan dihadiri pemerintah Kamboja, Republik Rakyat Cina, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand dan Vietnam.
Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk menegaskan komitmen perlindungan lingkungan laut dan mengajak negara-negara Asia Timur berkolaborasi mengatasi pencemaran laut.
Duta Besar RI untuk Nairobi, Soehardjono Sastromiharjo, selaku pimpinan Delegasi Indonesia, dalam pembukaan IGM ke-24 di Bali, Rabu (19/6), menyampaikan pertemuan ini untuk membahas rencana aksi serta perkembangan upaya perlindungan laut dari aktivitas berbasis daratan yang relevan di tingkat global dan regional.
"Indonesia sangat mementingkan masalah perubahan iklim, merkuri, polusi air, dan udara serta kelangsungan hidup keanekaragaman hayati dan ekosistem lautan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (19/6).
Baca juga: Laut Mediterania Jadi Zona Akumulasi Sampah Plastik
Ia memaparkan Indonesia telah mengeluarkan kebijakan nasional tentang agenda 2030 terkait pembangunan berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari agenda global.
"Terkait dengan masalah pesisir dan kelautan, Indonesia juga telah mengembangkan dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan, strategi, dan program dan kegiatan nasional yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem pesisir dan laut dari aktivitas berbasis darat," imbuh Soehardjono.
Ia memaparkan pada 2018, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025. Targetnya adalah mampu mengurangi sampah plastik hingga 70%. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Perpres 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah (Jakstranas).
"Kami menyadari polusi dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut memiliki efek merugikan bagi pendapatan masyarakat, terutama mereka yang hidup dari laut, seperti nelayan, industri pariwisata dan jasa transportasi laut. Mereka juga menyebabkan degradasi fungsi dan kualitas lingkungan yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati laut. Jika kita tidak mengatasinya, kerugian ekonomi, ekologi dan sosial akan kita sesali di kemudian hari,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, tantangan baru dalam masalah lingkungan laut seperti polusi plastik dan mikroplastik, polutan yang muncul seperti obat-obatan, pengganggu endokrin, hormon, racun, dan eutrofikasi telah menjadi perhatian global.
Lebih buruk lagi, ekosistem pesisir dan laut kita juga menerima dampak yang signifikan karena peningkatan suhu permukaan laut global dan pengasaman laut yang disebabkan oleh perubahan iklim.
"Untuk itu, Indonesia mengajak semua negara yang tergabung ke dalam COBSEA regional Asia Timur untuk memecahkan masalah pesisir dan kelautan secara bersama-sama. Kolaborasi adalah kunci bagi upaya global dalam mengatasi masalah pesisir dan kelautan," tuturnya.(OL-5)
MENTERI Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan Pemprov Jabar segera mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo, Bogor
Masker membantu melindungi diri dari polusi dan kuman penyebab penyakit.
Greeneration Foundation bersama EcoRanger dan Kecamatan Muara Gembong yang didukung oleh Fujitsu menyelenggarakan Merdeka Clean Up Muara Gembong
KEMENTERIAN Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya dalam mengatasi polusi plastik pada forum internasional.
Penyelenggaraan trail run memberi multiplier effect bagi sektor perekonomian daerah.
Karena hormon oksitosin berpengaruh terhadap produksi ASI, ibu perlu merasa nyaman, diterima, dan didukung secara emosional, terutama pada masa menyusui.
Pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam mencapai target konservasi laut 30% atau sekitar 97,5 juta hektare dari total wilayah laut nasional pada tahun 2045.
Konservasi spesies laut dilindungi juga menjadi titik fokus kegiatan WWF-Indonesia dengan berkontribusi dalam penyusunan rencana tata ruang laut (RZ KSN/KSNT) di 11 lokasi.
YKAN, sejak 2014, berfokus pada pelestarian alam dan kolaborasi dengan masyarakat lokal. Salah satu contohnya adalah sistem sasi.
Pada 23-25 April 2024, berlangsung pertemuan teknis ketiga mengenai pengaturan pelaksana wilayah tumpang tindih yurisdiksi ZEE dan LK Republik Indonesia-Vietnam, di Ha Noi, Vietnam.
Ia mengatakan menjaga mangrove ini sangat penting untuk satu wilayah untuk mencegah ambrasi.
Program berSEAnergi untuk Laut yang menjadi inspirasi masa depan kelautan Indonesia serta pemaparan kontribusi PIS dalam penurunan emisi karbon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved