Kamis 13 Juni 2019, 13:10 WIB

Penyedia Platform Harus Berperan Tangkal Radikalisasi di Medsos

mediaindonesia.com | Humaniora
Penyedia Platform Harus Berperan Tangkal Radikalisasi di Medsos

Ist
Pengamat intelijen dan terorisme, Wawan Hari Purwanto

 

PENYEDIA platform media sosial (medsos) seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, harus ikut bertanggungjawab terhadap terjadinya radikalisasi via medsos.

Selama ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan berbagai cara untuk membendung masalah ini, namun langkah itu tidak cukup efektif tanpa adanya filter dari penyedia platform, konten-konten radikal terorisme masih berkeliaran bebas di medsos.

"Penyedia medsos ini juga perlu ikut bertanggung jawab. Mereka seharusnya bisa memfilter sebelum konten radikal tersebut tersebar ke masyarakat.

Apalagi masalah terorisme ini termasuk dalam  katagori extraordinary crime," ujar pengamat intelijen dan terorisme, Wawan Hari Purwanto, di Jakarta, Kamis (13/6).

Menurutnya, radikalisasi via internet melalui medsos sudah menjadi ancaman nyata dan sangat serius sehingga perlu diwaspadai.

Karena bagi kelompok radikal terorisme ini media social merupakan sebuah sarana yang efektif digunakan untuk merekrut dan melakukan indoktrinasi karena jangkauan yang luas.

"Dari beberapa kasus banyak pihak terpapar melalui medsos. Bai'at yang mereka (kelompok teroris) sekarang juga sudah via medsos.

Bahkan mereka juga bisa melakukan tanya jawab jika mereka mengalami kesulitan dalam membuat bahan peledak. Sehingga rekrutmen sekarang ini tidak perlu tatap muka lagi," ungkap Wawan.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam pengamatannya sejauh ini pergerakan kelompok-kelompok radikal seperti Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang sudah dibubarkan oleh pemerintah itu masih eksis untuk menyebarkan paham radikal melalui medsos

"Meski JAD tidak terdaftar sebagai ormas resmi di Indonesia, sehingga dibubarkan atau tidak, tetapi mereka tetap bisa melakukan gerakan teror dan rekrutmen. 

Bahkan nama juga relatif bisa berganti sesuai dengan keinginan mereka.  Jadi kenyataannya sekarang JAD ini masih eksis dalam penyebaran gerakan radaikal via medsos," ujarnya.


Baca juga: Menkominfo Janji Tertibkan Media Daring Abal-Abal

 

Pendiri sekaligus Peneliti di Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) ini meminta peran dari pemerintah melalui Kemenkominfo untuk dapat membatasi ruang gerak penyebaran paham radikal terorisme ini melaui medsos.

"Peran pemerintah via Kemenkominfo sangat diperlukan, sebab Kemenkominfo punya otoritas untuk memblokir, melakukan take down,  meng-counter, memutilasi dan lain-lain atas permintaan kementerian ataupun lembaga lain ataupun tuntutan masyarakat," ujar mantan staf ahli Wakil Presiden RI bidang Keamanan dan Kewilayahan ini.

Selain itu, lanjutnya juga perlu dilakukan patroli siber selama 24 jam guna melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini oleh aparat keamanan terkait masalah ini.

Tak hanya itu, peraih gelar ia juga mengatakan bahwa perlu adanya upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan termasuk juga lembaga pendidikan di semua jenjang terhadap pentingnya literasi digital antipaham radikal secara berkelanjutan.

"Literasi digital ini harus berkelanjutan dan harus menyebar ke seluruh elemen masyarakat. Termasuk juga di lembaga pendidikan di semua jenjang harus mendapatkan literasi tentang bahayanya penyebaran paham-paham radikal itu melalui dunia maya atau media sosial," ucapnya

Namun demikian menurutnya, agar literasi digital ini bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat tentunya harus bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang tentunya juga harus didukung  dengan Ormas, OKP,  Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga RT/RW. (RO/OL-1)

Baca Juga

ANTARA

Mengenal Purwakanthi dalam Bahasa Jawa

👤Joan Imanuella Hanna Pangemanan 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:42 WIB
Secara garis besar, purwakanthi dapat diartikan sebagai mengulang atau mengikuti kata yang di awal atau kata...
dok.tangkapan layar

Mahfud MD : Erick Thohir Berhasil Dorong Modernisasi Banser NU

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:40 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD menilai Erick Thohir berhasil mendorong kemajuan dan modernisasi Barisan Ansor Serba Guna...
DOK MI

Pemerintah Didesak Bentuk Tim Investigasi Independen Kasus Gagal Ginjal

👤Faustinus Nua 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:35 WIB
Pemerintah didesak untuk segera membentuk tim investigasi terkait kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya