Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pemerintah akan mengembalikan sampah impor yang ilegal untuk tidak membebani lingkungan di dalam negeri.
"Kita akan lakukan pemulangan sampah yang masuk yang tidak legal, artinya tidak sesuai ketentuan. Pemulangan akan diproses dan sedang kita bahas terus prosesnya," kata Menteri Siti di Jakarta, Senin (10/6).
Sejumlah negara ASEAN ditengarai menjadi sasaran ekspor sampah dari negara-negara maju setelah Tiongkok menutup keran impor sampah. Negara seperti Malaysia dan Filipina pun bersiap melakukan pemulangan ribuan ton sampah impor karena berstatus ilegal atau tidak sesuai ketentuan. Contohnya, sampah yang diimpor bercampur dengan jenis lain seperti plastik yang tidak bisa didaur ulang.
"Sampah yang masuk ke Indonesia, yang ada plastik itu, pasti tidak legal. Dan pada dasarnya ketentuannya ada, oleh karena itu kita akan melakukan reekspor," kata Siti.
Di Indonesia, kasus serupa juga terjadi. Temuan organisasi lingkungan seperti Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menunjukkan impor sampah kertas di Jawa Timur kerap bercampur dengan jenis lain seperti plastik yang sulit didaur ulang.
Baca juga: KLHK Minta Pengembalian Impor Limbah yang tak Sesuai Ketentuan
"Pada 2016 kita juga memulangkan 40 kontainer dan masalah impor sampah bisa terselesaikan. Sekarang bertahap kita siapkan prosesnya bersama Bea Cukai, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan," ucap Siti.
Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun impor limbah atau sampah dibolehkan. Syaratnya, tidak boleh menyisakan residu atau tercampur dengan bahan yang tidak bisa didaur ulang.
Untuk mencegah masuknya sampah impor yang tidak sesuai aturan, Menteri Siti menambahkan pihaknya telah mengusulkan revisi Permendag mengenai klasifikasi HS code (kode perdagangan komoditas) yang mencantumkan kata 'dan lain lain'. Hal itu dinilai menjadi celah bagi impor sampah bercampur dengan jenis lain atau bahan yang sulit didaur ulang.
"Saya sudah menyurati Menteri Perdagangan untuk memberikan masukan dan agar Permendag No 31/2016 direvisi. Yang pasti, sampah dalam arti limbah yang tidak bisa diolah itu tidak boleh diimpor. Itu sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah," tukas Siti. (X-15)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
Pendanaan konservasi ini memerlukan anggaran besar sehingga memerlukan kontribusi semua pihak untuk menutup gap antara anggaran dengan kebutuhan yang tersedia.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Pembersihan sampah kiriman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lancang, tetapi juga di pulau-pulau lainnya setiap harinya.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Pulau sampah yang sebelumnya menggunung di sebuah behas tambak di kampung itu sudah tidak terlihat lagi dan hanya menyisakan beberapa sisa sampah berserakan .
PEMERINTAH Kota Makassar meluncurkan program iuran sampah graris yang merupakan janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved