Senin 10 Juni 2019, 20:15 WIB

Siti Nurbaya: Pemerintah akan Pulangkan Sampah Ilegal

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
Siti Nurbaya: Pemerintah akan Pulangkan Sampah Ilegal

Antara
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

 

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pemerintah akan mengembalikan sampah impor yang ilegal untuk tidak membebani lingkungan di dalam negeri.

"Kita akan lakukan pemulangan sampah yang masuk yang tidak legal, artinya tidak sesuai ketentuan. Pemulangan akan diproses dan sedang kita bahas terus prosesnya," kata Menteri Siti di Jakarta, Senin (10/6).

Sejumlah negara ASEAN ditengarai menjadi sasaran ekspor sampah dari negara-negara maju setelah Tiongkok menutup keran impor sampah. Negara seperti Malaysia dan Filipina pun bersiap melakukan pemulangan ribuan ton sampah impor karena berstatus ilegal atau tidak sesuai ketentuan. Contohnya, sampah yang diimpor bercampur dengan jenis lain seperti plastik yang tidak bisa didaur ulang.

"Sampah yang masuk ke Indonesia, yang ada plastik itu, pasti tidak legal. Dan pada dasarnya ketentuannya ada, oleh karena itu kita akan melakukan reekspor," kata Siti.

Di Indonesia, kasus serupa juga terjadi. Temuan organisasi lingkungan seperti Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menunjukkan impor sampah kertas di Jawa Timur kerap bercampur dengan jenis lain seperti plastik yang sulit didaur ulang.

Baca juga: KLHK Minta Pengembalian Impor Limbah yang tak Sesuai Ketentuan

"Pada 2016 kita juga memulangkan 40 kontainer dan masalah impor sampah bisa terselesaikan. Sekarang bertahap kita siapkan prosesnya bersama Bea Cukai, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan," ucap Siti.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun impor limbah atau sampah dibolehkan. Syaratnya, tidak boleh menyisakan residu atau tercampur dengan bahan yang tidak bisa didaur ulang.

Untuk mencegah masuknya sampah impor yang tidak sesuai aturan, Menteri Siti menambahkan pihaknya telah mengusulkan revisi Permendag mengenai klasifikasi HS code (kode perdagangan komoditas) yang mencantumkan kata 'dan lain lain'. Hal itu dinilai menjadi celah bagi impor sampah bercampur dengan jenis lain atau bahan yang sulit didaur ulang.

"Saya sudah menyurati Menteri Perdagangan untuk memberikan masukan dan agar Permendag No 31/2016 direvisi. Yang pasti, sampah dalam arti limbah yang tidak bisa diolah itu tidak boleh diimpor. Itu sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah," tukas Siti. (X-15)

Baca Juga

ANTARA/Muhammad Adimaja

Masyarakat Diingatkan untuk Berhati-Hati Saat Bermedia Sosial

👤Basuki Eka Purnama 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 08:00 WIB
"Isu seks, agama, dan politik, ketiganya masuk kategori tema yang sensitif dan multitafsir untuk dibicarakan di media...
ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Ini Rangkaian Upacara Pengibaran Bendera di Istana Merdeka

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 07:21 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan memasuki tempat upacara pada 9.56...
ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id

Yuk Mengenal 3 Jenis Perpindahan Kalor dan Contohnya

👤Meilani Teniwut 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 04:30 WIB
Perpindahan kalor ada 3 macam yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan oleh berbagai macam...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya