Seleksi Anggota Komnas Perempuan Resmi Dibuka

PANITIA Seleksi Calon Anggota Komnas Perempuan resmi membuka pendaftaran untuk posisi komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024.

Sebanyak 15 kursi anggota terbuka dilamar putra-putri bangsa terbaik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Pansel yang telah dibentuk beranggotakan Usman Hamid (Ketua), Mamik Sri Supatmi (Sekretaris), Ahmad Junaidi (Hubungan Masyarakat), Miryam SV Nainggolan (Anggota), dan Kamala Chandrakirana (Anggota).

Panitia akan menjaring calon melalui pendaftaran hingga 31 Juli 2019. Hasil seleksi disodorkan ke Sidang Paripurna Komnas Perempuan. Hasilnya akan diketahui November 2019.

Ketua Pansel Usman Hamid mengatakan pekerjaan berat menanti komisoner pada periode mendatang. Salah satunya ialah untuk terus mengawal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang hingga kini belum dituntaskan DPR.

Baca juga : Komnas Perempuan Minta RI Banding Putusan kasus Adelina Sau

"Ini bisa menjadi wahana bagi mereka yang berjuang menegakkan hak perempuan untuk berbuat sesuatu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Angka kekerasan terhadap perempuan meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini dan perlu aksi nyata dari orang-orang berintegritas," ucapnya dalam jumpa pers di Gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Selasa (28/5).

Usman yang juga Direktur Amnesty International itu menambahkan tantangan yang dihadapi ke depan akan kian bertambah. Salah satunya ialah politisasi identitas perempuan dalam ajang politik elektoral.

Politisasi itu, menurutnya, amat menonjol dalam Pemilu 2019 saat salah satu kubu calon presiden mengeksploitasi identitas kaum ibu atau 'emak-emak'.

Ia menambahkan tantangan yang juga akan dihadapi perjuangan hak perempuan yakni membantu meredam polarisasi masyarakat pascapemilu.

"Peran emak-emak dalam Pemilu kali ini dieksploitasi menjadi objek politik. Padahal secara historis emak-emak menjadi subjek politik melalui pemberdayaan perempuan itu sendiri," ucapnya.

Sekretaris Pansel Mamik Sri Supatmi mengatakan seleksi terbuka bagi siapa pun yang berpengalaman berjuang membela hak perempuan. Kaum laki-laki pun juga diajak untuk turut mengikuti seleksi. Meski begitu, seleksi tertutup bagi calon yang berasal dari partai politik.

"Calon anggota Komnas Perempuan bukan merupakan pengurus atau anggota parpol. Itu penting sebagai salah satu syarat demi menjaga independensi Komnas Perempuan," jelasnya. (OL-8)