Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin bertolak ke Arab Saudi, Minggu (28/4), guna tinjau persiapan haji 1440H/2019M. Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bersama Menteri Kesehatan Nila F Moeloek telah lebih dulu bertolak ke Arab Saudi, Sabtu (27/4).
Ketiga menteri tersebut dijadwalkan akan meninjau fasilitas bagi jemaah haji di Mekkah, Jedah, dan Madinah. Salah satunya adalah Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah, yang telah memiliki tambahan fasilitas.
"KKHI kita di Madinah ada tambahan fasilitas. Yang semula berkapasitas 75, sekarang menjadi 150. Dan sudah siap," kata Menkes, seperti dikutip dari laman kemenag.go.id.
Baca juga: Tiga Menteri Cek Kesiapan Haji
Lokasi lain yang akan menjadi tempat yang akan ditilik oleh ketiga menteri tersebut adalah dapur-dapur layanan katering bagi jemaah haji Indonesia, serta pemondokan di Makkah dan Madinah.
Sementara, Kepala Daerah Kerja Makkah Arsyad Hidayat menyampaikan terdapat sejumlah inovasi pelayanan yang akan diterima jemaah di Mekkah. "Terkait pemondokan di Makkah, tahun ini kita menerapkan sistem zonasi. Dan nanti akan ada inovasi penyiapan konsumsi zonasi," ujar Arsyad.
Konsumsi berbasis zonasi ini menurut Arsyad berupa masakan-masakan dengan cita rasa Nusantara. Bahkan Arsyad menuturkan dalam rangka peningkatan kualitas makanan jemaah, Kemenag juga menyertakan chef atau koki profesional sebagai bagian dari petugas haji.
"Mereka akan melakukan pelatihan juga di tiga wilayah, Makkah, Madinah, dan Masyair," kata dia. (X-15)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) mengampanyekan pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat.
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved