Perempuan Bravo 5: Jokowi Amalkan Kedaulatan Negara

DEBAT capres keempat yang digelar semalam, memperjelas siapa yang sudah mengamalkan dan siapa yang masih retorika tentang Pancasila dan kedaulatan bangsa. 

Perempuan Bravo 5 melihat, Capres Joko Widodo, lebih kongkret dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa yang tidak hanya disandarkan pada kekuatan militerisme tapi juga perlindungan warga negara. 

Ketua Perempuan Bravo 5, Kartini Sjahrir, menegaskan bahwa dalam kurun 4 tahun terakhir, Indonesia telah menyelesaikan 51.088 kasus WNI bermasalah di luar negeri. 

"Khususnya TKI, kepemimpinan Jokowi telah berhasil membeaskan 443 WNI dari ancaman hukuman mati. Semua perempuan yang terancam hukuman mati di Saudi Arabia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (31/3).
  
Dalam hal diplomasi luar negeri, pergeseran paradigma dari zero enemy-million friends, menjadi people-centered diplomacy, begitu kentara. Hal ini memperlihatkan kehadiran negara pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh WNI, serta posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawan ASEAN maupun dunia. 

Terbukti, Sekjen PBB, memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk memainkan peran mediator untuk penyelesaian kasus Rakhine State, yang menyebabkan lebih dari 1 juta orang kini tinggal di perbatasan Cox Bazar Bangladesh dengan minim fasilitas. 

"Indonesia juga dipercaya untuk menyelesaikan konflik antar etnik di Afghanistan," tambahnya.
 
Diplomasi Internasional Indonesia semakin dipercaya dunia dengan terpilih nya Indonesia menjadi anggota nonpermanen dewan keamanan PBB yang secara efektif berjalan tahun ini. Sesuai dengan konstitusi 1945, Indonesia akan memainkan peran lebih aktif untuk menciptakan perdamaian internasional. 

"Termasuk memperkuat agenda Women Peace and Security (WPS) yang dimandatkan oleh Resolusi PBB 1325 pada tahun 2000 untuk meningkatkan peran perempuan dalam penyelesaian konflik," tuturnya. 

Baca juga: TKN Nilai Gaya Bicara Prabowo Seperti Mau Ngajak Perang

Dalam hal menciptakan perdamaian internasional ini, Indonesia harus percaya diri membawa Agenda perempuan, perdamaain dan keamanan, karena di dalam negeri, dibawah kementerian pemberdayan perempuan dan perlindungan anak, Rencana Aksi NAsional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial sudah dijalankan di propinsi-propinsi.

Dalam hal bidang pertahanan, Capres 01 menegaskan bahwa ancaman keamanan berupa invansi dari negara-negara tetangga kecil terjadi dalam 20 tahun ke depan, tetapi keamanan dalam negeri justru harus diperhatikan. 

Kartini menegaskan bahwa maraknya hoax dan fake news di sosial media, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan hanya itu, hoaks berpotensi mengancam kondisi kebhinekaan kita, karena banyak sekali isu-isu yang dilontarkan berpontesi memperkeras politik identitas dan potensi persekusi kepada perempuan. 

"Jika masalah identitas dipolitisasi, terutama identitas agama, pontensi konflik akan sangat terbuka," tambahnya.
 
Capres 01 sangat menyadari bahwa kebutuhan pertahanan tidak hanya cukup pada penguasaan alutista, tapi juga dibutuhkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi persenjataan, dan penguasaan cyber. 

Dengan demikian konsep pertahanan fisik seperti yang disampaikan oleh Capres 02, tidak relevan dengan perkembangan jaman sekarang, dimana model “perang proxi” dan “perang cyber” sudah selayaknya harus lebih diwaspadai saat ini. 

Capres 01 sangat menyadari perkembangan jaman tersebut, sehingga mendorong seluruh intervensi negara didasarkan pada penggunaan teknologi dan internet untuk pemerataan akses kepada seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di berbagai pulau.  

"Termasuk gagasan DILAN atau Digital Layanan, sudah seharusnya ada di Indonesia sebagai cara efektif untuk memeratakan akses layanan publik yang berkualitas, cepat dan profesional," pungkasnya. (RO/OL-3)