Penerimaan Mahasiswa Baru PTN kian Merata

SELEKSI ­Nasional Masuk ­Perguruan Tinggi Negeri (­SNMPTN) 2019 dinilai lebih merata dari segi kampus penerima. Hal itu ditunjukkan dengan peringkat 10 besar universitas penerima mahasiswa baru tidak lagi didominasi oleh kampus di Pulau Jawa.

“Dari peringkat 10 besar, 5 PTN di antaranya tersebar di Sumatra Barat, ­Sumatra Utara, Sulawesi Tenggara, dan Aceh. Sekarang kian merata,”­ kata Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Ravik Karsidi saat dikonfirmasi kemarin.

Menurutnya, 10 besar kampus yang menerima mahasiswa melalui SNMPTN ialah Universitas Brawijaya (3.957 orang), Universitas Negeri ­Padang (2.591), Universitas Sumatra Utara (2.508), Universitas Pendidikan ­Indonesia (2.493), Universitas Jember (2.215), Universitas Andalas (2.154), Universitas Diponegoro (2.146), Universitas Negeri Semarang (2.115), Universitas Halu Oleo (2.070), dan Universitas Syiah Kuala (2.039).

Sepuluh besar kampus yang menerima mahasiswa dari jalur SNMPTN dan berpotensi mendapatkan beasiswa Bidikmisi juga tidak didominasi kampus di Pulau Jawa.

Sejumlah kampus dengan 10 besar penerima Bidikmisi itu ialah Universitas Negeri Padang (1.390 mahasiswa), Universitas Halu Oleo (1.097), Universitas Syiah Kuala (1.063), Universitas Andalas (832), UPI Bandung (825), Universitas Jember (678), Universitas Sebelas Maret (654), USU (650), Universitas Mataram (616), dan Universitas Tadulako (611).

Kian membaik
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) M Nasir mengatakan mutu perguruan tinggi di Indonesia kini kian membaik. Pasalnya, sebaran universitas dengan akreditasi A sudah meningkat.

Ke depan, diharapkan ­sebar­an universitas ber­akreditasi A semakin banyak hingga ke wilayah timur ­Indonesia.

“Kalau dulu universitas dengan akreditasi A hanya ada di Pulau Jawa, saat ini sudah semakin baik. Di Sulawesi sudah ada, begitu pun juga di Sumatra,” katanya.
Pada SNMPTN tahun ini, lanjutnya, sebanyak 26.217 siswa menerima bantuan dana pendidikan Bidikmisi. Beasiswa itu diberikan agar siswa bisa terbantu meng­akses pendidikan secara terjangkau.

“Kami juga sudah mengajukan ke Presiden agar ke depannya dapat mengeluarkan kartu Indonesia pintar kuliah (KIP kuliah). Pada 2020 diharapkan KIP kuliah bisa terealisasi,” tutupnya.

Di sisi lain, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Fahrial Syams mengatakan calon mahasiswa yang telah diterima melalui SNMPTN bisa mengakses dua pilihan skema pembayaran.

Ia menjelaskan UI telah menerapkan sistem ­pembayaran yang disebut biaya operasional pendidikan (BOP)  yang disesuaikan dengan kemampuan penanggung biaya pendidikan calon mahasiswa atau dikenal dengan ­BOP-Berkeadilan (BOP-B).

“Calon mahasiswa baru mempunyai hak untuk bisa mengajukan BOP-B dan ada berkas pendukung yang harus dilengkapi untuk mengajukan BOP-B. Berkas itu akan memberikan gambaran kondisi penanggung biaya pendidikan calon mahasiswa,” jelasnya.

Ada juga yang disebut ­BOP-pilihan (BOP-P). Calon mahasiswa yang mengajukan BOP-P dapat menentukan sendiri biaya pendidikan yang akan dibayarkan. ­Besar­an BOP-P lebih besar daripada batas maksimal yang ditetapkan untuk BOP-B.

“Skema pembayaran yang memungkinkan siapa pun bisa sekolah di UI ataupun di FKUI. Hoaks kalau untuk menjadi sarjana atau dokter dari UI jalur reguler mahal,“ ujarnya.

Selain itu, untuk mahasiswa FKUI yang tidak mampu, Prof Ari mengatakan Ikatan Alumni (Iluni) FKUI akan membantu pembiayaan sehari-hari. “Hingga total Rp2 juta per bulan,” tutupnya. (ind/X-7)