Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (20/3), menetapkan tiga direktur perusahaan kayu pemilik 140 kontainer kayu merbau ilegal asal Jayapura menjadi tersangka.
Saat ini ketiga tersangka sudah ditahan untuk penyidikan lebih lanjut.
Ketiga tersangka berinisial DG (Direktur PT MGM) dengan barang bukti 61 kontainer kayu, DT (Direktur PT EAJ) dengan barang bukti 31 kontainer kayu, dan TS (Direktur PT RPF) dengan barang bukti 38 kontainer kayu.
Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan penetapan ketiganya sebagai tersangka merupakan hasil dari pengembangan dua penyitaan 57 kontainer dan 199 kontainer kayu merbau asal Jayapura, Januari lalu.
Ketiga tersangka diduga kuat telah melanggar Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 16 Undang Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengamanan Hutan dengan ancaman hukuman kurungan 10 tahun dan denda Rp100 miliar.
Baca juga : KLHK Sita 38 Kontainer Kayu Ilegal
"Kami terus bekerja untuk membongkar jaringan kayu illegal yang sudah merugikan negara dan menghancurkan ekosistem," kata Rasio melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (20/3).
Ia menegaskan penindakan dan proses hukum yang dilakukan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas pembalakan liar dan penyelamatan sumber daya alam Papua.
Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK Sustyo lriyono mengatakan sejak Desember tahun lalu pihaknya telah melakukan 6 kali operasi penyitaan dengan barang bukti 455 kontainer kayu.
Pengembangan operasi tersebut terbagi dalam 37 kasus. Sebanyak 11 kasus dalam tahap penyelidikan dan 26 kasus dalam penyidikan. Sejauh ini total telah ditetapkan 6 tersangka dan 1 orang masih dalam daftar pencarian orang (DPO).
"Berdasarkan pantauan kami, operasi ini berhasil menekan aktifitas-aktifitas illegal dalam kawasan hutan di Tanah Papua," ucapnya. (OL-8)
Politisi dari Fraksi Gerindra itu meminta Menteri Kehutanan untuk menyelidiki perusahaan yang terlibat dalam aktivitas tersebut dan menindak tegas pelaku perusakan hutan.
Pratikno menuturkan bahwa meski fokus pemerintah saat ini berada pada penanganan tanggap darurat, skenario rehabilitasi dan rekonstruksi juga mulai dipersiapkan secara paralel.
Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut sudah menangani sejumlah kasus terkait pencucian kayu ilegal di sekitar wilayah terdampak banjir di Sumatra.
Bakamla dan Kementerian Kehutanan menggagalkan pengangkutan ratusan kayu balok dari Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, menuju Kota Batam
Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri, RM Wiwied Widodo, mengapresiasi sinergitas dan kerja bersama lintas instansi.
Kementerian Kehutanan mengimbau seluruh pelaku usaha kehutanan untuk mematuhi dan mengikuti prosedur maupun tahapan penatausahaan hasil sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved