Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan semakin gencar mengonter hoaks politik jelang pemilu yang semakin dekat. Ketiga lembaga bakal rutin merilis laporan mengenai hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2019.
Menkominfo Rudiantara mengatakan penyebaran berita bohong atau informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan kini makin masif di dunia digital.
"Jadi Kemenkominfo makin proaktif, sebab setiap hari sudah mengeluarkan laporan hoaks berkaitan dengan Pemilu. Komunikasinya dari berbagai medium," ujar Menteri Rudiantara dalam acara Memorandum of Action (MoA) 'Upaya Bersama Memerangi Konten Negatif dan Informasi Hoaks Jelang Pemilu 2019' di Jakarta, Kamis (31/1).
Kesepakatan itu ditandatangani Menkominfo bersama Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Melalui kesepakatan itu, Menteri Rudiantara mengungkapkan, kementerian akan bekerja lebih keras memverifikasi dan mengumumkan klarifikasi meluruskan hoaks politik yang beredar di masyarakat.
Baca juga: Dewan Pers-Kemenkominfo Bentuk Satgas Media Online
"Termasuk laporan konten hoaks yang diterima Kemenkominfo terkait menjelang Pemilu 2019. Tujuannya agar bisa menangkal konten hoaks dan meluruskan informasi Pemilu 2019," tandas Rudiantara.
Mendekati momentum Pemilu pada April mendatang, Kemenkominfo juga akan mengumumkan klarifikasi atas hoaks melalui grup-grup di layanan aplikasi pesan singkat. Dengan begitu, diharapkan setiap kelompok masyarakat dapat membantu memviralkan konter terhadap hoaks sehingga menimbulkan kepedulian bersama.
"Kemenkominfo mendukung Bawaslu serta KPU mensosialisasikan mengajak semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya 17 April 2019. Banyak hal yang harus kita lakukan, terutama dalam konteks sekarang (melawan) penyebaran hoaks," ucap Menteri Rudiantara.
Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, rata-rata setiap tahunnya penyebaran hoaks di Tanah Air mencapai 800 ribu. Kemenkominfo melakukan pendataan dan telah memblokir sekitar 6.000 website penyebar hoaks. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved