Kasus DBD Meningkat, Kewaspadaan Dini dan Surveilans Dilakukan

KASUS demam berdarah dengue (DBD) meningkat di sejumlah daerah. Hal itu menjadi umpan balik bagi dinas kesehatan provinsi menjalankan sistem kewaspadaan dini dan surveilans untuk antisipasi kejadian luar biasa (KLB).

Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (P2P) Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono menyampaikan, pihaknya sudah mengingatkan kepala daerah melalui surat edaran tentang kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD dan upaya antisipasinya.

"Kita meminta dinas kesehatan memperkuat tata laksana penanganan DBD di fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan," ujar Anung, di Jakarta, Selasa (22/1).

Pihaknya juga meminta dinas kesehatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewaspadaan DBD dan pencegahannya. Dalam hal ini, Kemenkes akan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat surat edaran ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesiapsiagaan DBD melalui pemberantasan sarang nyamuk di sekolah.

Baca juga: Jumlah Kasus DBD di Purwakarta Meningkat

Sejak terjadi peningkatan curah hujan, tuturnya, telah diterbitkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan kepada seluruh gubernur provinsi sebagai langkah antisipasi. Kepala daerah diminta untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk serta mengaktifkan gerakan 1 rumah, satu jumantik. 

Dinas kesehatan, ujar Anung, diminta melakukan penyelidikan epidemiologi, fogging dan penemuan kasus secara dini sesuai dengan epidemiologis daerah.

Untuk penyediaan buffer insektisida, lavasida, dan rapid diagnostik  test, sebagian kebutuhan daerah sudah terpenuhi.

Peningkatan Kasus
Anung menyampaikan, ada sejumlah wilayah yang menunjukan tren peningkatan kasus DBD dan cenderung dapat menjadi KLB. Peningkatan kasus terjadi di Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kab. Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Kota Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Bone Bolanggo, Provinsi Gorontalo, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Bogor dan Depok, Provinsi Jawa Barat, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kab. Pasang Kayu, Sulawesi Barat.

Ia menuturkan sudah ada pendampingan penanganan KLB yang sempat terjadi di Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi Sulawesi Utara dengan melibatkan direktorat surveilans dan karatina kesehatan.

"Pengadaan Logistik bahan pemberantasan nyamuk dan larva berupa insektisida dan lavasida juga telah terpenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ucapnya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI disebutkan distribusi penyakit suspek DBD sejak minggu pertama 2018 hingga minggu pertama 2019 tertinggi ada di Jawa Timur dengan jumlah suspek DBD 700 orang, diikuti Jawa Tengah 512 orang, dan Jawa Barat 401 orang.

Suspek DBD, artinya belum tentu positif kasus DBD namun sudah harus menjadi kewaspadaan oleh masyarakat dan pemerintah. (OL-3)