Zikri Daulay Ajak Masyarakat Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan

Aktor dan pemeran sinetron, Zikri Daulay turut menyuarakan dan mendukung gerakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Ajakan ini disampaikan dalam rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKtP) 2023.

Pria 28 tahun itu mengajak seluruh pria terutama yang bekerja dalam industri kreatif, untuk tidak melakukan kekerasan berbasis gender khususnya kepada perempuan baik secara verbal maupun non-verbal.

“Pasti saya berani speak up, karena sebagai seorang talent pasti akan lebih didengarkan oleh rumah produksi dan penggemar. Saat terjadi kekerasan di sekitar tempat kerja khususnya pasti akan kita langsung bicara kepada pihak terkait,” jelasnya dalam diskusi publik bertajuk ‘Implementasi UU TPKS Menciptakan Tempat Kerja Bebas Kekerasan Seksual’ di Jakarta pada Kamis (7/12).

Baca juga: Anak Korban Kekerasan akan Lakukan Hal Serupa pada yang Lebih Lemah

Pria berdarah batak itu juga mengajak seluruh masyarakat khususnya kaum pria untuk mengenali dan menelaah berbagai aturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, salah satunya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah disahkan pada 2022 silam.

“Undang-undang ini menjadi sangat penting bagi pencegahan dan perlindungan terutama bagi perempuan dan anak karena kekerasan seksual ini akan berdampak pada berbagai hal, baik fisik dan psikis,” jelasnya.

Baca juga: Cegah Kekerasan di Sekolah, Sejumlah Guru Ikuti Pelatihan Penguatan Keterampilan

Bagi Daulay, sosok perempuan di matanya seperti seorang ibu seharusnya dikasihi dan dicintai dengan sudut pandang penuh hormat, sehingga baginya perilaku kekerasan harus segera ditindak karena tak bisa ditoleransi.

“Kita sebagai sesama laki-laki harus saling memberikan edukasi untuk tidak melakukan kekerasan, seorang laki-laki seharusnya bisa memberikan rasa hormat yang tinggi kepada perempuan,” ujar pemeran film Dear Nathan itu.

Sebagai pria yang aktif dalam dunia seni peran, Zikri mengakui bahwa aktivitas yang mengarah pada kekerasan seringkali ditemui, namun adanya kesepakatan dan perjanjian kerja yang berbasis hukum setidaknya dapat meminimalisir adanya tindak kekerasan.

“Dari dulu, tidak ada ampun bagi korban kekerasan seksual dalam industri kreatif seperti film dan sinetron, jika terjadi kekerasan kepada perempuan biasanya besoknya akan langsung diberhentikan dan tidak dilanjutkan kontraknya,” ujarnya.

Selain itu, pria dengan satu anak ini juga mengapresiasi pemerintah atas lahirnya UU TPKS yang tak hanya melindungi korban kekerasan di ranah privat tetapi juga dapat melindungi para korban kekerasan di dunia kerja.

“Di lingkungan kerja sejauh ini memang belum sepenuhnya mengerti terkait aturan itu tapi biasanya sebelum melakukan adegan tertentu, tapi ada yang namanya diskusi terkait batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk membuat pemain nyaman dan tak merasa ringkih,” katanya.

Menurut Zakir, untuk mencegah terjadinya kekerasan khususnya pada ranah fisik seperti seksualitas, para talent dan kru serta koordinator yang terlibat dalam project film atay sinetron harus saling terbuka tentang batasan-batasan yang ada.

“Sudah diberitahukan batasan batasan privasi laki-laki dan perempuan khususnya pada saat adegan. Informasi batasan itu harus diberi tahu kan oleh talent, koordinator, dan seluruh kru bahwa batasan fisik itu tidak boleh dibercandakan,” ungkapnya.

Sebelum melakukan suatu adegan, dikatakan Zakir bahwa para pemain juga bisa mengadu dan memberi masukan terkait adegan meskipun skrip sudah dibuat.

“Biasanya ada adegan yang didiskusikan, misalnya talent bisa memberi tahu kepada sutradara jika dia tidak nyaman dengan adegan tertentu dan memberi usul untuk mengganti adegan namun masih dalam cerita yang sama. Begitupun saya pasti harus diskusi dengan pemain lawan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pemain,” jelasnya.

Selain menyoroti fenomena kekerasan terhadap perempuan, Zakir juga tak memungkiri bahwa korban kekerasan tak hanya terjadi pada perempuan namun juga bisa menyasar pada kaum laki-laki namun sebagian besar tak melaporkannya. Hal ini disebabkan karena adanya efek toxic maskulinitas.

“Mungkin memang secara data, pelaporan kekerasan terhadap laki-laki itu sangat kecil, tapi bisa jadi kasusnya juga banyak namun karena adanya persepsi maskulinitas itu, sehingga laki-laki merasa malu dan dianggap lemah jika melapor,” katanya.

“Ini sangat penting karena laki-laki ataupun perempuan, kita tidak bisa menerima kekerasan secara verbal dan nonverbal,” lanjutnya.

Kendati demikian, Zikri merasa bersyukur lantaran saat ini Industri kreatif Indonesia khususnya film secara perlahan mulai mengedepankan isu kesetaraan gender yang memunculkan organisasi-organisasi guna melindungi hak-hak para talent.

“Aku berharap agar setiap individu bisa menumbuhkan rasa hormat dan peduli serta melindungi perempuan, tentunya dengan menjadikan UU TPKS ini sebagai pegangan bersama,” tandasnya.(Z-10)