Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
RHOMA Irama sampai saat ini masih prihatin terhadap pelaksanaan pemilu. Kita masih belum bisa melaksanakan pemilu yang jurdil.
"Saya melihat di sana-sini masih astaghfirullahalazhim. Kalau lurus-lurus saja dalam berpolitik itu enggak bisa, harus transaksional. Ini masih kita lihat masih kita rasakan. Mungkin banyak orang bilang kalau mau menang harus curang, kalau mau menang harus money politic, kalau mau menang harus hal-hal yang sebenarnya dilarang di dalam undang-undang pemilu," ujar Rhoma dalam Karni Ilyas Club di Youtube, Rabu (14/4).
Itu yang membuat banyak orang pesimistis terhadap hasil pemilu. Rhoma pun mempertanyakan hasil pemilu tersebut akan memunculkan orang-orang yang benar untuk tempat yang tepat, baik di parlemen maupun presiden. Ini karena semua berjalan tidak sesuai UU Pemilu.
Di lain hal, lanjutnya, kita enggak boleh juga golput. Golput dilarang agama dan dilarang undang-undang juga. Jadi pada saatnya kita harus memilih.
Selain itu, Rhoma meminta agar kita memberikan pendidikan politik kepada umat bahwa berbeda dalam era demokrasi itu wajib hukumnya. Kalau tidak berbeda itu autokrasi. "Namun dalam perbedaan, kita jangan bermusuhan. Inilah barangkali harus mengedukasi masyarakat bahwa berbeda itu wajib tetapi bukan dalam arti begitu beda kita saling caci," urai Rhoma.
Terkait Partai Idaman, Rhoma Irama masih melihat situasi ke depan. Menurutnya, Partai Idaman dulu tidak diloloskan, bukan tidak lolos. Dibandingkan dengan partai politik pendatang baru, ia yakin Partai Idaman lolos dengan data yang dimilikinya.
Baca juga: UNGU Berkolaborasi dengan Rhoma Irama
Karni Ilyas lantas bertanya tentang seleksi partai politik juga sudah tidak jurdil? "Itulah saya melihat astaghfirullahalazhim apakah kita harus berkecimpung dalam iklim seperti ini? Kalau tidak terjun atau memihak kita bersalah berdosa juga. Masyaallah masyaallah," tandasnya. (OL-14)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved