Headline

Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.

22/11/2025 17:22

Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Pembaruan KUHAP

Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur (kanan) bersama Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan (tengah), dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Albert Wirya (kiri) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Sabtu (22/11/2025). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan KUHAP menyampaikan sikap dan peringatan darurat mendesak Presiden Prabowo untuk segera menerbitkan Perppu penundaan keberlakuan KUHAP. ANTARA/Asprilla Dwi Adha/gus

Baca Juga