Asa Daerah Menjaga Lumbung Tetap Berisi

KETAHANAN pangan merupakan agenda mutlak yang mesti dijaga dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Apalagi Food and Agriculture Organization (FAO) sempat memprediksi pandemi covid-19 akan menyebabkan terjadinya krisis pangan.

Indonesia yang kerap dijuluki sebagai negeri agraris tak luput dari potensi ancaman krisis pangan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo acap kali menekankan pentingnya ketahanan pangan dan keberlanjutan pembangunan di sektor pertanian demi mencegah kemungkinan terburuk itu.

Food estate menjadi salah satu program yang diusung dan dijalankan pemerintah dalam melaksanakan upaya ketahanan pangan. Melalui program itu diharapkan kedaulatan pangan nasional bisa merata dan terwujud.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, menyatakan men dukung penuh agenda ketahanan pangan yang dibawa pemerintah pusat. Setidaknya ada tiga komponen utama yang dianggap krusial dalam memastikan ketahanan pangan.

“Ada tiga komponen utama terkait pangan. Pertama manusia, kedua tanah dan air, ketiga adalah pengelolaan, baru output-nya adalah pangan,” ujar Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, beberapa waktu lalu.

Manusia, menurutnya, memiliki peran sentral dalam menjalankam program ketahanan pangan. Oleh sebab itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kedaulatan pangan menjadi program pertama yang dijalankan di NTT. Josef mengatakan saat ini masyarakat NTT harus bangkit untuk mengelola lahan pertanian. Bahkan, Pemprov NTT juga meminta agar petani lokal menggarap sub sektor pertanian lain.

“Masyarakat kami yang tadinya petani, dia juga harus mengenai peternakan. Begitu pun sebaliknya, jadi harus mix, sehingga keta hanan pangan bisa terjamin,” jelasnya.

Pada komponen kedua, imbuh Josef, Pemprov NTT berupaya mengembangkan dan memperluas lahan pertanian dalam rangka menjalankan food estate. Saat ini tercatat NTT memiliki 837.000 hektare yang bisa digunakan untuk menggarap food estate.

Menurut Josef, dengan lahan yang ada, masyarakat bisa menekuni beberapa bidang pangan dan itu akan menambah taraf ekonominya. “Ini supaya kita bisa sweep mentalitas.Maka kami kembangkan yang namanya tanam padi, tanam jagung, panen sapi,” jelasnya.

Seiring dengan itu, Pemprov NTT juga tengah meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun irigasi tetes sebab tanah di NTT cenderung kering dan tandus. Untuk bisa menjalankan food estate, kata Josef, dibutuhkan irigasi tetes. Pada komponen ketiga, imbuh Josef, tak luput dari persoalan harga dan mekanisme penyaluran pangan. Untuk itu, dalam komponen pengelolaan pangan, Pemprov NTT juga gencar menyosialisasi kan mengenai agenda ketahanan pangan.

Daerah lain yang turut menyatakan diri siap mendukung ketahanan pangan nasional ialah Lampung. Salah satu daerah sentra produksi beberapa komoditas pokok itu terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas produksi pertaniannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Kusnardi mengatakan, di 2020 Lampung mampu memproduksi 2,65 juta ton gabah kering giling (GKG) dan menjadi kontributor GKG terbesar keenam di tingkat nasional.

Lampung juga berhasil memproduksi 5,69 juta ton singkong pada 2020 dan menjadikannya sebagai kontributor terbesar pertama di Indonesia. Selain itu, Lampung berhasil menjadi kontributor jagung terbesar ketiga di tingkat nasional dengan jumlah produksi mencapai 2,6 juta ton.

Di sektor perkebunan, Lampung menjadi kontributor nanas nomor wahid di tingkat dunia, diikuti komoditas kakao, lada, pisang, tebu, kopi, karet, dan kelapa. “Peternakan juga demikian, kita memiliki populasi sapi yang cukup tinggi, kontribusinya kelima secara nasional. Udang juga kita memproduksi 73.779 ton, ini juga nomor lima nasional,” jelas Kusnardi.

Kendati memiliki tanah yang subur, Lampung tetap berupaya mengembangkan sektor pangan untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan tetap menjaga kualitasnya. Pemprov juga mengupayakan penambahan area dan peningkatan pangan dengan teknologi baru.

Swasembada benih

Di sisi lain, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) telah menjadi daerah penyumbang beras nasional. Provinsi ini pun menyiapkan sembilan daerah di Sumsel untuk tanaman pangan dan hortikultura, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Musi Banyuasin (Muba), Ogan Ilir, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Muara Enim, dan Pagar Alam.

Pada 2024 Sumsel menargetkan dapat melakukan swasembada benih. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Sumsel sudah menyiapkan sejumlah langkah.

Langkah pertama, Gubernur Sumsel Her man Deru mengalokasikan dana APBD untuk menambah petugas pengawas benih tanam. Anggaran tersebut juga digunakan untuk menambah penyuluh pertanian.

Langkah berikutnya yang ditempuh Pemprov Sumsel ialah mendirikan atau mendorong penangkar produsen benih untuk bisa menjadi penangkar e-catalog. Penangkar tersebut nantinya bisa membantu memenuhi kebutuhan Kementerian Pertanian dalam kegiatan bantuan benih di seluruh Indonesia, termasuk Sumsel.

Di satu sisi, Pemprov Sumsel mendorong peningkatan jumlah laboratorium pengujian benih yang terakreditasi. Laboratorium ini bertujuan menguji dan mengambil sampel benih yang masuk ke Sumsel supaya kualitas benih sesuai kriteria.

Menurut Plt Kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono Bambang, ambisi yang ditunjukkan Gubernur Sumsel itu berkaca dari kondisi yang ada.

Saat ini, Sumsel sedang dihadapkan pada masalah keterbatasan benih. Sumsel memiliki luas tanam hampir 700 ribu hektare. Benih yang dibutuhkan sekitar 25 ribu ton untuk mencukupi kebutuhan para petani.

“Dengan target swasembada ini, diharapkan dapat mempermudah petani dalam memenuhi kebutuhan benih karena mereka tidak perlu lagi menunggu tender. Selain itu, kesejahteraan petani juga diharapkan semakin meningkat pada masa mendatang,” pungkasnya.

Sumatra Barat (Sumbar) juga tidak ingin ketinggalan berkontribusi menjaga ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian di Sumbar menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) provinsi sebesar 23%. Hal itu tak lepas dari 57% penduduk Sumbar yang bergerak di sektor pertanian.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah strategi untuk memperkuat sektor pertanian, yang bahkan dilaksanakan sebelum pandemi covid-19 melanda. Salah satunya, dengan memfokuskan distribusi pangan melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC).

Program lainnya ialah Nagari Bergerak dan melaksanakan program Sikomandan untuk meningkatkan produksi sapi dan kerbau. Sikomandan merupakan salah satu program unggulan Kementan yang merupakan reinkarnasi dari program SIWAB dan sudah berjalan sejak 2017.

Di samping itu, pihaknya melakukan diversifikasi untuk olahan ikan, baik ikan air tawar maupun laut. Hasil diverfi sikasi tersebut cukup untuk menyuplai tujuh provinsi di Sumbar.

“Jadi hal inilah yang dilakukan selama masa pandemi covid-19. Ketika covid-19, pangan enggak masalah. Alhamdulillah, bisa membantu provinsi lain termasuk DKI Jakarta,” tegas Mahyeldi.

Dengan melihat berbagai langkah yang diupayakan oleh daerah untuk menjaga ketahanan pangan, semoga prediksi FAO bahwa akan terjadi krisis pangan akibat covid-19 tidak sampai melanda Indonesia. (Des/E-1)