Minyak Dunia Tembus US$100, Ekonom Sarankan Pemerintah Jangan Buru-Buru Naikkan BBM Subsidi

HARGA minyak mentah dunia dilaporkan resmi menembus angka psikologis US$100 (Sekitar Rp1,7 juta) per barel. Lonjakan tersebut dikhawatirkan berampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Tanah Air.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) apabila harga minyak dunia melonjak ke level yang sangat tinggi dan membebani anggaran negara.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyebut opsi menaikkan harga BBM subsidi memang tetap perlu dipertimbangkan. Namun, katanya, itu sangat bergantung pada momentum yang tepat.

Baca juga : Harga Minyak Dunia Tembus US$100 per Barel, Alarm Merah bagi APBN 2026

“Jika kenaikan harga BBM dilakukan ketika tekanan inflasi sedang tinggi, dampaknya bisa menjadi berlapis. Harga BBM termasuk dalam komponen administered prices, sehingga kenaikannya akan langsung mendorong inflasi,” kata Yusuf saat dihubungi, Senin (9/3).

Selain itu, lanjutnya, perlu dilihat juga kondisi harga barang bergejolak (volatile food) yang saat ini cenderung sensitif, apalagi jika bertepatan dengan bulan Ramadan. Pada periode tersebut, biasanya permintaan masyarakat terhadap bahan pangan meningkat, sehingga harga sejumlah komoditas seperti beras, daging, cabai, dan minyak goreng sering mengalami kenaikan.

“Jika pada saat yang sama pemerintah juga menaikkan harga BBM, biaya distribusi dan logistik akan ikut naik, yang pada akhirnya bisa memperbesar kenaikan harga pangan di pasar. Oleh karena itu, menurut saya kenaikan harga BBM sebaiknya tidak dilakukan pada saat ini, terutama jika risikonya justru memperkuat tekanan inflasi,” papar Yusuf.

Baca juga : Harga Minyak Dunia Tembus US$114, Bursa Asia Rontok

Pasalnya, kata dia, dampaknya bisa menjadi double shock, yaitu kenaikan dari sisi harga yang diatur pemerintah sekaligus dari sisi harga barang bergejolak yang memang sedang naik karena faktor musiman seperti Ramadan.

Menurut Yusuf, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyiapkan berbagai skenario kebijakan, terutama untuk mengantisipasi apakah kenaikan harga minyak ini bersifat sementara atau justru akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. 

“Hal ini penting karena harga minyak yang tinggi akan langsung meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN. Dalam situasi seperti ini, menurut saya pemerintah juga perlu mulai mempertimbangkan refocusing dan realokasi anggaran,” katanya.

Artinya, belanja negara perlu disusun ulang dengan memprioritaskan program yang benar-benar penting, sementara pengeluaran yang kurang mendesak bisa ditunda. Dengan langkah tersebut, tekanan fiskal akibat kenaikan harga energi masih bisa dikelola tanpa harus langsung mengambil kebijakan yang terlalu drastis.

“Dalam pandangan saya, langkah yang lebih bijak adalah menahan sementara penyesuaian harga BBM sambil memperbaiki desain subsidi agar lebih tepat sasaran, serta memastikan stabilitas pasokan pangan selama Ramadan. Dengan cara ini, pemerintah tetap bisa menjaga stabilitas fiskal tanpa memberikan tekanan tambahan yang terlalu besar terhadap daya beli masyarakat,” pungkasnya. (E-4)