Aliansi Ekonom Kembali Gaungkan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

ALIANSI Ekonom Indonesia (AEI) kembali menegaskan sikapnya dengan menyuarakan tujuh desakan darurat ekonomi dalam agenda pertemuan perdana para penandatangan. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, dan menjadi momentum konsolidasi lanjutan para ekonom lintas wilayah.

Pertemuan ini ditandai dengan penandatanganan dokumen Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) oleh anggota AEI. Hingga 20 Januari 2026, dokumen tersebut telah memperoleh dukungan dari 436 ekonom serta 262 non-ekonom Indonesia, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri.

Direktur Eksekutif CSIS, Yose R. Damuri, menegaskan bahwa forum ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan kontribusi pemikiran para ekonom dalam ranah kebijakan publik.

Baca juga : Sikapi Kondisi Ekonomi Negara, Aliansi Ekonom Indonesia Sampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

"Pertemuan ini diharapkan menjaga momentum kita bersama dalam berkontribusi secara aktif dalam diskusi terkait pembuatan kebijakan maupun upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan keahlian kami sebagai ekonom," ujar Yose dalam konferensi pers Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (20/1).

Dalam dokumen tujuh desakan darurat ekonomi, AEI merumuskan tujuh poin utama yang dinilai krusial. Pertama, perlunya pembenahan menyeluruh terhadap misalokasi anggaran agar belanja negara lebih proporsional dan selaras dengan kebijakan serta program prioritas.

Kedua, AEI menyoroti pentingnya pemulihan independensi dan transparansi lembaga negara, sekaligus memastikan tidak adanya intervensi kepentingan tertentu dalam institusi publik. Ketiga, penghentian dominasi negara yang berpotensi menekan dan melemahkan perekonomian lokal.

Baca juga : Ekonom Citi Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2025 Diperkirakan Mentok di 5 Persen

Keempat, desakan untuk melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, dan lisensi, termasuk penyederhanaan birokrasi yang selama ini menghambat iklim usaha dan investasi. Kelima, penetapan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan di berbagai sektor.

Poin keenam menekankan perlunya kembali pada kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, serta menghentikan program populis yang dinilai mengganggu stabilitas dan kehati-hatian fiskal. Sementara poin ketujuh menyoroti urgensi peningkatan kualitas institusi dan tata kelola negara, termasuk upaya pemberantasan konflik kepentingan dan praktik perburuan rente.

Selain itu, AEI juga memaparkan perkembangan advokasi sejak tujuh desakan darurat ekonomi disampaikan ke publik. Aliansi tersebut telah melakukan dialog dengan sejumlah pemangku kebijakan, antara lain Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Keuangan, serta Danantara.

Meski demikian, AEI menilai bahwa hasil dialog tersebut belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar, terutama terkait misalokasi sumber daya dan lemahnya institusi negara.

AEI juga mencatat bahwa sejak publikasi tujuh desakan darurat ekonomi pada 9 September 2025, diskusi lanjutan telah tumbuh secara organik di berbagai daerah. Sejumlah forum akademik digelar di Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Padjadjaran, hingga Universitas Syiah Kuala.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, perwakilan AEI, Titik Anas, menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai fondasi penguatan modal manusia, sekaligus menyoroti persoalan pendanaan pendidikan.

"Walau konstitusi telah mengamanahkan setidaknya 20% anggaran publik untuk pendidikan, sayangnya alokasi 20% anggaran daerah tidak terpenuhi. Anggaran pendidikan ini penting misalnya untuk merealisasikan keputusan MK bahwa pendidikan dasar tidak lagi dipungut bayaran," ujarnya.

Berdasarkan evaluasi kolektif para penandatangan, pemerintah dan institusi negara dinilai masih belum memenuhi tuntutan yang tertuang dalam tujuh desakan darurat ekonomi.

Ekonom Talitha Chairunissa menilai kondisi tersebut justru mempertegas urgensi keterlibatan aktif para ekonom dalam diskursus kebijakan publik.

"Kami melihat bahwa kondisi ini memperkuat urgensi bagi para ekonom untuk terus terlibat secara aktif dan kritis dalam diskursus kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah," tambah Talitha. (Ant/E-4)