Pengusaha Tahan Ekspansi, Laju Investasi Asing Melambat di 2025

PERLAMBATAN realisasi penanaman modal asing (PMA) sepanjang 2025 tidak lepas dari sikap pengusaha global yang cenderung menahan ekspansi di tengah tingginya ketidakpastian global. Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai 

Sepanjang 2025, realisasi PMA tercatat sebesar Rp900,9 triliun atau setara 46,6% dari total investasi nasional, dengan pertumbuhan hanya 0,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini jauh melambat dibandingkan 2024 yang mencatatkan pertumbuhan hingga 21%. 

Jika ditinjau lebih rinci, PMA sepanjang 2025 menunjukkan pergerakan yang kontras antar kuartal. Pada paruh pertama tahun lalu, tekanan terhadap PMA cukup signifikan, dengan kontraksi sebesar 6,27% pada kuartal I dan 12,24% pada kuartal II. Periode ini bertepatan dengan meningkatnya ketidakpastian global, termasuk eskalasi perang tarif dan tekanan geopolitik. 

Baca juga : Investasi Hilirisasi Tembus Rp 618 Triliun, Enam Proyek Segera Groundbreaking

“Ini yang membuat pelaku usaha global cenderung menahan ekspansi dan mengambil sikap lebih berhati-hati,” ujar Shinta kepada Media Indonesia, Jumat (16/1).

Memasuki paruh kedua tahun lalu, kinerja PMA mulai menunjukkan perbaikan. Realisasi PMA kembali tumbuh 4,85% pada kuartal III 2025 dan menguat hingga 20,90% pada kuartal IV 2025. Shinta menilai pola tersebut menunjukkan minat investor asing terhadap Indonesia masih terjaga, meskipun sensitif terhadap dinamika global yang berkembang.

Seiring masih adanya tekanan global mulai dari konflik geopolitik, geoekonomi, hingga perlambatan ekonomi negara maju secara nyata memengaruhi arus modal global. Shinta menyebut investor internasional kini semakin selektif dan sensitif terhadap risiko, sehingga keputusan investasi tidak lagi semata didorong oleh potensi pasar, tetapi juga oleh stabilitas kebijakan serta kejelasan arah jangka panjang.

Baca juga : Realisasi Investasi Kuartal III 2025 Tumbuh, Jadi Sinyal Kuat Iklim Investasi Kondusif

"Sehingga, target peningkatan PMA pada 2026 perlu dibaca secara prudent dan strategis," tegasnya.

Dengan target realisasi investasi nasional pada 2026 sebesar Rp2.175 triliun atau tumbuh 14,2%, peningkatan PMA memang menjadi lebih menantang, meski tetap realistis. 

"Peluang masih terbuka, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti hilirisasi," kata Ketua Umum Apindo itu. 

Di 2025, sektor hilirisasi mencatatkan realisasi investasi sekitar Rp584 triliun atau setara 30% dari total investasi nasional. Capaian tersebut dianggap menjadi bukti Indonesia tetap menarik bagi investasi jangka panjang yang terintegrasi dengan rantai pasok global.

Ke depan, tren penguatan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi penyangga penting bagi pertumbuhan investasi. Namun, dunia usaha menilai PMA tetap perlu diperkuat untuk menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi, mendorong transfer teknologi, serta memperdalam integrasi Indonesia dalam ekonomi global. 

"Dengan strategi yang tepat dan konsistensi reformasi, target peningkatan PMA dinilai dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan," yakinnya. 

Terkait upaya pemerintah dalam memacu realisasi investasi 2026, Apindo menekankan pentingnya penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif dan kompetitif. Penyederhanaan birokrasi melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) perlu terus diperkuat agar benar-benar efektif, termasuk kepastian
perjanjian tingkat layanan atau service level agreement (SLA). Kemudian, penerapan fiktif positif, keseragaman implementasi lintas sektor dan daerah, serta pengurangan hambatan administratif yang kerap berulang. 

"Dari perspektif dunia usaha, kepastian proses dan kepastian waktu menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan investasi," ucap Shinta.

Selain itu, agenda penurunan biaya ekonomi tinggi (high-cost economy) juga menjadi perhatian utama. Deregulasi perlu diikuti dengan penyederhanaan praktik di lapangan serta harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku usaha.

Pada saat yang sama, penguatan kemitraan antara pemerintah dan swasta dinilai penting untuk mempercepat realisasi proyek-proyek strategis, termasuk di sektor energi terbarukan, ekonomi digital, infrastruktur, serta percepatan hilirisasi industri yang tidak hanya terbatas pada sektor tambang.

Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan investor, sehingga investasi yang masuk tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga berkelanjutan serta berkontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (Ins)