RDMP Balikpapan Jadi Solusi Ketahanan Energi di Tengah Tekanan Impor AS

DI tengah tekanan perjanjian tarif dagang yang mewajibkan Indonesia membeli produk energi dari Amerika Serikat (AS) sekitar US$15 miliar atau senilai Rp253,1 triliun (kurs Rp16.875), proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur, dinilai relevan sebagai solusi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ini disampaikan pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti.

Ia berpandangan, RDMP Balikpapan dapat berfungsi sebagai instrumen swasembada energi karena keberadaan kilang domestik memberi ruang lebih besar untuk mengelola harga dan pasokan energi.

"Disrupsi rantai pasok impor minyak juga bisa ditekan, sekaligus mengurangi marjin perdagangan dan biaya transportasi,” ujar Yayan kepada Media Indonesia, Selasa (13/1).

Baca juga : Prabowo Bakal Resmikan Modernisasi Kilang Pertamina di Balikpapan

Ia menjelaskan, dalam situasi ketidakpastian global saat ini, peningkatan kapasitas kilang merupakan langkah yang sangat strategis. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan buffer stock atau cadangan energi yang terintegrasi.

Menurutnya, jika tidak diimbangi dengan sistem buffer stock yang memadai, penguatan kapasitas kilang tidak akan optimal dalam mengurangi ketidakpastian konsumsi. 

"Bagi negara net importir seperti Indonesia, peningkatan kapasitas kilang bisa memberi efisiensi sekitar 20%–25% dibandingkan impor langsung, tergantung kondisi geopolitik,” kata Yayan.

Baca juga : Sejalan Astacita, DPR Apresiasi Peresmian RDMP Balikpapan untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Terkait kewajiban pembelian energi dari negeri Paman Sam dalam perjanjian tarif dagang, Yayan memandang kesepakatan itu berpotensi menjadi win-win solution atau saling menguntungkan bagi kedua negara. Menurutnya, AS tengah menghadapi tantangan dalam mendistribusikan produksi minyaknya.

“AS ingin menekan harga minyak dengan meningkatkan produksi, tetapi di sisi lain banyak perusahaan multinasional seperti Chevron dan Exxon menghadapi kendala dalam menjual minyaknya secara optimal,” urainya.

Ia menjelaskan, industri minyak AS saat ini terhambat oleh biaya pembiayaan yang tinggi akibat suku bunga yang masih mahal. Kondisi tersebut membuat perusahaan migas cenderung mengejar keuntungan finansial di pasar modal ketimbang berinvestasi di sektor produksi riil.

“Banyak perusahaan lebih memilih memperoleh laba lewat Wall Street daripada menanamkan modal di rig pengeboran dan produksi. Akibatnya, investasi di sektor hulu migas tidak berkembang optimal, meskipun ada dorongan untuk meningkatkan produksi,” terangnya. 

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana menegaskan RDMP Balikpapan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kedaulatan dan ketahanan energi Indonesia.

“Ini upaya konkret dari pemerintah untuk meningkatkan kedaulatan dan ketahanan energi," ucapnya kepada Media Indonesia.

Dalam konteks perjanjian dagang dan komitmen pembelian energi dari AS, Dadan menilai penguatan kilang nasional tidak bertentangan dengan upaya memperluas kemitraan global.

“Saya melihat ini tetap berada dalam koridor peningkatan kerja sama dengan negara lain, termasuk dengan pihak AS," imbuhnya.

Kendati demikian, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan, RDMP belum dapat disebut sebagai instrumen swasembada energi. Pasalnya, sebagian besar bahan baku yang diolah di kilang tersebut masih berasal dari minyak mentah impor. 

Dalam kondisi ini, RDMP lebih berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk menahan laju impor BBM.

"Kilang tersebut bukan sebagai solusi kemandirian energi dalam jangka panjang," ungkapnya. 

Di sisi lain, perjanjian pembelian energi dari AS juga dinilai membatasi fleksibilitas kebijakan pemerintah. Komitmen belanja energi dari luar negeri membuat ruang untuk memaksimalkan produksi dan substitusi energi dalam negeri menjadi lebih sempit, sekaligus memperlambat proses transisi menuju kemandirian energi.

Karena itu, meski RDMP Balikpapan penting bagi ketahanan pasokan, proyek ini tidak akan cukup untuk mewujudkan swasembada energi selama ketergantungan pada impor minyak mentah masih tinggi. 

Pada saat yang sama, komitmen dagang energi berpotensi mengunci ketergantungan impor, sehingga arah kebijakan swasembada tidak sepenuhnya dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan nasional.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Presiden meresmikan RDMP Balikpapan pada Senin (12/1).

Bahlil mengatakan proyek tersebut menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan kemandirian energi. 

"Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, maka kita dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji," katanya dalam keterangan resmi.

Proyek RDMP Balikpapan ini memiliki nilai investasi sekitar US$7,4 miliar atau setara Rp123 triliun. Melalui pembangunan RDMP, kapasitas produksi BBM meningkat dari sebelumnya 260 ribu barel per hari (KBPD) menjadi 360 KBPD setara Euro V. Selain itu, proyek ini menaikkan Indeks Kompleksitas Kilang dari 3,7 menjadi 8, dan persentase nilai produk meningkat menjadi 91,8% dari sebelumnya 75,3%.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan bahwa RDMP adalah proyek terintegrasi antara hulu dan hilir. Proyek ini diawali dengan pembangunan pipa Senipah sepanjang 78 kilometer sebagai pasokan bahan baku ke kilang, dengan jantung RDMP berupa unit RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking) yang mengolah residu menjadi produk bernilai lebih tinggi.

"Peningkatan kapasitas produksi kita dari 260 ribu barel per hari naik menjadi 360 ribu barel per hari dengan kualitas yang lebih baik, standar Euro 5," jelasnya. 

Nantinya, proyek itu akan terintegrasi dengan terminal BBM Tanjung Batu, merupakan bagian integral dari pengembangan kilang minyak RU-V Pertamina Balikpapan, dengan volume 125 ribu kiloliter.

"Ini bisa melayani distribusi ke Indonesia bagian timur serta pembangunan tangki di Lawe-Lawe yang menampung 2 juta barel BBM sebagai penampungan," pungkas Simon. (H-2)