Penyelundupan Bawang Berpenyakit Ancam Ketahanan Pangan Nasional

Terungkapnya kasus penyelundupan 133,5 ton bawang bombay ilegal yang terindikasi membawa penyakit ke Indonesia memicu keprihatinan serius terhadap tata kelola perdagangan pangan nasional. Masuknya komoditas hortikultura tanpa prosedur karantina dan dokumen resmi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem pertanian serta menekan harga hasil panen petani dalam negeri. Kasus ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan rantai distribusi pangan strategis, khususnya di jalur pelabuhan dan antarwilayah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menegaskan bahwa praktik penyelundupan pangan seperti ini tidak bisa ditoleransi karena dampaknya sangat luas. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar jumlah bawang bombay yang diselundupkan, melainkan risiko penyakit tanaman yang dapat menyebar dan merugikan petani lokal.

“Jika komoditas berpenyakit masuk tanpa karantina, dampaknya bisa jangka panjang. Ini bukan hanya soal perdagangan ilegal, tetapi soal perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (13/1).

Baca juga : Tepis Isu Perpecahan, Presiden Prabowo: Kabinet Solid

Christiany menilai kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan impor dan distribusi komoditas strategis. Ia menekankan peran Kementerian Perdagangan agar bersikap lebih tegas melalui pengetatan perizinan impor, pengawasan distribusi pasca-pelabuhan, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. 

Selain itu, BUMN dalam hal ini yang bergerak di sektor logistik dan pangan diminta turut bertanggung jawab memastikan rantai pasok berjalan sesuai aturan dan tidak menjadi celah masuknya komoditas ilegal. “Pengawasan harus tegas dari hulu ke hilir. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merugikan petani dan konsumen,” tegasnya.

Lebih lanjut, Christiany juga menyoroti dampak ekonomi dari masuknya bawang bombay ilegal terhadap stabilitas harga dan keberlangsungan usaha petani hortikultura dalam negeri. Menurutnya, banjir produk ilegal dapat menekan harga di tingkat petani dan melemahkan semangat produksi. 

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat perlindungan pasar domestik, termasuk memastikan penyerapan hasil produksi petani lokal serta menjaga keseimbangan pasokan agar harga tetap berpihak pada petani. Christiany menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan adanya efek jera bagi para pelaku. Ia menilai penegakan hukum yang konsisten dan tegas merupakan kunci untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia. 

“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun jika praktik penyelundupan masih dibiarkan. Negara harus hadir melindungi petani, konsumen, dan masa depan pertanian nasional,” pungkasnya. (E-3)