Di Tengah Isu Transisi Energi, PLTU Batu Bara masih Jadi Andalan 10 Tahun ke Depan

KEPALA Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Yunus Saefulhak menegaskan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih menjadi sumber utama pasokan listrik nasional dalam 10 tahun ke depan.

"Saya kira hingga 2035 kapasitas pembangkit batu bara masih akan mendominasi," ujarnya dalam Outlook Energi Indonesia 2026 di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (9/12).

Meski demikian, Yunus menjelaskan porsi batu bara diproyeksikan menurun dari 53% pada 2024 menjadi 42% pada 2035 dalam skenario transisi energi optimistis. Penurunan ini mulai terlihat dalam skenario transisi energi hijau oleh pemerintah 

Baca juga : Pupuk Kaltim Tegaskan Keberlanjutan sebagai Fondasi Strategi Jangka Panjang

Seiring dengan itu, pemerintah juga tengah menyusun peta jalan atau roadmap pengurangan subsidi energi fosil secara bertahap. Pemerintah memproyeksikan tambahan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) akan tumbuh 2,5% hingga 3,2% per tahun. Energi terbarukan akan memasok 55% dari total listrik pada 2035. 

Untuk sektor industri, Yunus menyebut langkah yang diperlukan antara lain peralihan dari batu bara ke gas bumi, peningkatan elektrifikasi, serta penerapan teknologi carbon capture and storage (CCS) dan carbon capture, utilization and storage (CCUS) mulai 2035–2040. Pengembangan biomassa, amonia, kendaraan listrik, serta kompor listrik juga akan menjadi bagian dari strategi transisi energi nasional.

Energi nuklir
Yunus kemudian menyoroti polemik pengembangan energi nuklir di Indonesia. Ia menyebut banyak negara, termasuk yang tingkat ekonominya di bawah Indonesia, telah memutuskan untuk membangun pembangkit nuklir.

Baca juga : JETP Siapkan Dana untuk Transisi Energi Indonesia hingga US$21,4 Miliar

"Kalau nuklir itu baik, mengapa Indonesia tidak memulai? Kalau buruk, kenapa negara maju membangun fasilitas tersebut? Ini menjadi tantangan," tuturnya.

Lebih jauh, ia menegaskan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), energi nuklir tidak lagi ditempatkan sebagai opsi terakhir, melainkan salah satu komponen wajib dalam bauran energi jangka panjang. 

"Bahwa energi nuklir bukan lagi menjadi last option, tetapi menjadi sesuatu yang wajib dipilih untuk mengisi sekitar 11% sampai dengan 12% bauran listriknya di 2060," ucapnya. 

Transisi energi
Dalam kesempatan sama, Executive Vice President (EVP) Divisi Manajemen Aset, Enjiniring, dan Sistem Manajemen Terintegrasi (MES) PT PLN (Persero) Didik Fauzi menjelaskan, proses transisi energi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus melalui tahapan bertahap. 

"Batu bara masih menjadi sumber energi atau base load karena dapat beroperasi 24 jam selama tujuh hari penuh," ucapnya.

Selain itu, biaya produksinya masih tergolong kompetitif, yakni sekitar 4-6 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh), sehingga listrik masih dapat dijual ke masyarakat dengan harga terjangkau. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang 
biayanya sekitar 5 sen dolar AS per kWh. 

Namun, kata Didik, energi surya tidak bisa langsung menggantikan peran batu bara karena sifatnya yang tidak bisa digunakan kapan saja sesuai kebutuhan.

"Ini karena pemanfaatan listrik masih tergantung oleh kemauan kita. Kita mau menyalakan pabrik kapan saja, itu terserah kita. Kita mau menyalakan lampu kapan saja, juga terserah kita. Tapi energinya sendiri harus ready di situ," tegasnya.

Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam transisi energi adalah pendanaan. Menurut Didik, banyak lembaga pembiayaan global kini tidak lagi bersedia mendanai proyek berbasis fosil.

"Kuncinya adalah siapa yang membiayai. Kalau semua beban diberikan kepada masyarakat, aspek keterjangkauan akan hilang," ucapnya. (Ins/E=1)