RI Kebanjiran Baja Impor, Pemerintah Butuh Pengusaha Baru

PEMERINTAH didorong melahirkan lebih banyak pengusaha baru di sektor industri baja untuk menghadapi tekanan derasnya impor yang terus menekan industri dalam negeri. Langkah ini dinilai lebih strategis ketimbang untuk membangun kekuatan industri nasional melalui investasi asing.

CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan, menilai langkah pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada upaya menarik investor asing, melainkan juga menciptakan ekosistem yang menumbuhkan pengusaha baru, khususnya di sektor manufaktur.

“Harusnya pemerintah menciptakan pengusaha-pengusaha baru dengan bimbingan langsung, seperti yang dilakukan Tiongkok, Jepang, dan Korea. Mereka maju karena pemerintah ikut membina agar sejalan dengan target menjadikan negaranya sebagai negara industri,” kata Hendrik lewat keterangan yang diterima, Kamis (13/11).

Baca juga : Prabowo: Investasi Asing Harus Dijaga Bersama

Hendrik juga menyoroti kebijakan penyaluran kredit perbankan yang dinilainya belum berpihak pada pelaku usaha baru. Menurut dia, perbankan masih lebih banyak menyalurkan kredit kepada pengusaha besar atau kelompok yang memiliki kedekatan politik.

Padahal, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan munculnya konglomerasi baru di luar kelompok lama yang selama ini menguasai pasar.

“Akibatnya tidak ada pemerataan, tidak lahir pengusaha baru. Kebijakan seperti ini hanya membuat orang kaya makin kaya, sedangkan kelas menengah sulit naik kelas,” tandasnya.

Baca juga : INA Tarik Investasi Asing Langsung Rp13 Triliun di 2024

Hendrik juga mendesak perbankan untuk merevolusi kebijakan kredit agar lebih berpihak pada sektor produktif dan pengusaha baru. “Sekarang pinjam uang ke bank yang dilihat pertama bukan proyeknya, tapi kolateralnya. Jadi yang bisa dapat pinjaman yang sudah mapan. Sebelum krisis 1998, bank bertindak seperti bank. Sekarang bank bertindak seperti pegadaian,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia juga memahami trauma krisis ekonomi Asia 1998. Bank-bank seharusnya kembali pada visi awal sebagai agen pembangunan, bukan sekadar lembaga pencetak laba.

Selain itu, Hendrik juga meminta pemerintah memperketat regulasi investasi asing yang kerap disiasati dengan praktik kepemilikan terselubung melalui nominee lokal.

“Semua diatur pakai nominee, dibuat perjanjian di bawah tangan, dan ujungnya mereka tetap menguasai 100%. Kasus seperti ini banyak, sama seperti kepemilikan aset asing di Bali,” pungkas Hendrik. (MTVN/I-1)