Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH tengah mengalkulasi dan menyiapkan opsi penambahan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Itu tengah dibahas di lingkup pemerintah dan juga bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Masih didiskusikan. Apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada, berapa? Itu yang kita hitung," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9).
Namun dia belum bisa menyampaikan besaran final penambahan TKD pada tahun anggaran 2026. Itu karena pembahasan secara formal dengan parlemen masih berlangsung hingga nanti ketuk palu persetujuan mengenai UU APBN 2026.
Hal yang pasti, kata Purbaya, tak akan ada lagi pemotongan TKD ke daerah. "Gak ada. Kita gak akan memotongkan lagi. Kita akan cenderung memberi menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Sementara ini dana TKD untuk APBN 2026 diusulkan hanya Rp650 triliun. Angka tersebut lebih rendah sekitar Rp300 triliun dari penyaluran TKD tahun ini, sekaligus menjadi yang paling rendah dalam 10 tahun terakhir.
Adapun pada tahun ini penyaluran TKD diperkirakan berkisar Rp864 triliun, lebih rendah dari pagu awal sebesar Rp919 triliun. Salah satu sebabnya ialah kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah.(H-4)
Kementerian Keuangan memastikan telah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga wilayah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menggodok sistem untuk mempercepat penyaluran dana ke pemerintah daerah (pemda).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Itu akan membuat ekonomi daerah bekerja seperti mesin yang kehabisan pelumas, komponen tetap ada, tapi pergerakan tidak lagi mulus
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan juga sejatinya disebut tak sekadar memotong, melainkan mengalihkan dana untuk mendukung program prioritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved