Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PLATFORM digital telah berkembang melampaui fungsi komersial tradisionalnya dan menjadi alat penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Namun, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara sektor swasta dan publik, khususnya pada tahap awal perancangan kebijakan.
Hal ini akan memungkinkan platform digital untuk membantu memperluas jangkauan pemerintah dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat, sekaligus menekan biaya implementasi bagi kedua belah pihak.
Poin tersebut mengemuka dalam diskusi panel bertajuk "People, Policy and Platforms: Strengthening Public Delivery for a More Inclusive Society in Indonesia" yang diselenggarakan oleh Tech for Good Institute (TFGI) berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) hari ini.
Dalam sambutannya, Plt. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Komdigi Sonny Hendra Sudaryana menekankan pentingnya kerja sama untuk mengintegrasikan ekosistem digital guna mendorong potensi ekonomi digital Indonesia.
Dia juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk mengakselerasi potensi ekonomi digital, antara lain regulasi pro-inovasi melalui model sandbox dan perizinan yang ramah bagi perusahaan rintisan (startup), serta dukungan bagi start-up yang dipimpin perempuan maupun yang berbasis di pedesaan.
Diskusi panel ini menghadirkan Citra Nasruddin, Direktur Program TFGI, sebagai moderator serta tiga pakar industri, yakni Muhammad Faisal, Kepala Kemitraan & Ekosistem Investasi, Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital, Komdigi; Budi Primawan, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA); dan Hafz Noer, Kepala Riset Centre for Digital Society (CfDS).
Para pembicara ini membahas bagaimana kemitraan strategis antara pemerintah dan platform digital dapat menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan efsien, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Salah satu wawasan penting yang mengemuka dalam diskusi adalah bagaimana platform digital mampu menghadirkan visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya terhadap ekonomi informal di Indonesia. Sebagai contoh, platform digital dapat menghasilkan data real-time mengenai pekerja on-demand, usaha mikro, dan konsumen digital pemula. Informasi ini sebelumnya tidak terlihat oleh para pembuat kebijakan.
Visibilitas ini pada gilirannya memungkinkan pemerintah untuk merancang langkah-langkah yang lebih adaptif, seperti dukungan terarah bagi UMKM.
Diskusi ini juga mengidentifkasi tiga bidang krusial di mana kolaborasi antara platform digital dan pemerintah memiliki potensi paling menjanjikan di Indonesia, yakni:
Untuk masa mendatang, para pakar tersebut mendorong adanya regulasi berbasis hasil dan model sandbox agar kebijakan tetap relevan dan efektif di tengah lanskap digital Indonesia yang cepat berubah.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menguji solusi berbasis platform, belajar dengan cepat dari hasilnya, dan memperluas implementasi dari hal-hal yang telah terbukti efektif.
“Masa depan penyelenggaraan layanan publik di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kita membangun kemitraan sektor swasta dan publik ini,” ujar Citra. “Diskusi ini merupakan langkah penting dalam membangun pemahaman bersama bahwa platform digital, bila dimanfaatkan dengan tepat, dapat menjadi kekuatan yang ampuh untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.” (Z-1)
Waktu penyelesaian sertifikasi dipangkas dari 54 hari kerja menjadi 49 hari kerja.
Pemkab Tanah Datar, Sumatra Barat, terbitkan surat edaran tentang larangan menerima suap, gratifikasi dan pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan.
KPK meminta seluruh kepala daerah di Papua untuk membenahi pelayanan. Salah satunya yakni membuat penyusunan APBD secara akurat dan transparan.
Bhabinkamtibmas: Garda terdepan Polri, membangun kemitraan erat dengan masyarakat demi keamanan & ketertiban lingkungan.
Pemkot Bandung Jawa Barat menggelar uji coba layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Kamis (30/1).
DJKI Kementerian Hukum dan HAM menanggapi isu yang menyeret nama salah satu cabang Mie Gacoan di Bali terkait tunggakan royalti
SINAR Mas Land dan Vasanta Group membentuk perusahaan gabungan, PT Sinergi Sinar Vasanta, untuk mengembangkan proyek residensial dan komersial seluas 28 hektare di Depok, Jawa Barat.
PERUSAHAAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri pertahanan, seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Pindad mulai menjajal pasar komersial
Asterra Business Park dibangun di atas lahan seluas 11.000 meter persegi, terdiri dari tiga dan empat lantai dengan dua pilihan tipe, yakni Shophouse dan Studio Loft.
Salah satunya dengan memisahkan sampah dari kawasan komersial agar tidak bercampur dengan sampah dari rumah tangga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved