Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal menilai bahwa saat ini negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal tidak akan berjalan dengan mudah.
"Sejak awal itu bernego-bernego dengan Amerika itu tidak mudah. Istilahnya dia ingin menekan, kita harus menawarkan banyak hal untuk bisa memberikan fasilitas menurunan tarif resiprokalnya. Artinya kita diminta berkorban lebih. Jadi benefit yang kita peroleh itu lebih sedikit dibandingkan dengan ongkos yang kita keluarkan," ujar Faisal saat dihubungi, Rabu (9/7).
Faisal menjelaskan, sulitnya negosiasi tarif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS karena Presiden AS, Donald Trump menganggap bahwa AS tengah berada dalam posisi yang sudah rugi meski telah berdagang dengan banyak negara.
"Walaupun defisit dengan Indonesia itu di antara 15 negara termasuk yang lebih tipis sebetulnya. Dan tidak konsisten juga sebetulnya karena ada negara-negara bahkan yang justru Amerika (mengalami) surplus dengan negara tersebut seperti Singapura, tetap saja dikenakan tarif," terang Faisal.
"Dan ada negara-negara yang Amerika (mengalami) defisitnya lebih dalam, tapi negara-negara tersebut pada saat sekarang malah diberikan kelonggaran. Malah mencapai satu persetujuan baru yang tarifnya akhirnya lebih rendah dibandingkan dengan kita Contohnya Tiongkok dan Vietnam," sambungnya.
Maka dari itu, Faisal menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mesti memiliki rencana lain dengan memaksimalkan pasar dari negara-negara lain di luar Amerika seperti melalui BRICS.
"Jadi menurut saya, kita mending melakukan plan B, skenario B, memaksimalkan manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari negara-negara yang lain selain Amerika, termasuk di antaranya dengan BRICS. Lalu kita juga perlu memperkuat ekonomi domestik kita untuk sebagai shield atau pertahanan dari dampak buruk pengenaan tarif tersebut. Itu strategi-strategi itu yang perlu dipertajam, bukan hanya mengandalkan pada effort plan A dengan negosiasi tarif saja dengan Amerika," tandasnya. (H-3)
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan pemerintah akan berusaha seoptimal mungkin untuk negosiasi tarif dengan AS.
Ancaman tarif sepihak dari AS menambah tekanan terhadap neraca eksternal Indonesia dan nilai tukar rupiah.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam menerapkan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara yang mendukung kebijakan aliansi BRICS.
Masalah lainnya adalah dominasi pekerja informal yang mencapai 57,95% dari total tenaga kerja.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas tarif Donald Trump
KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah memberikan usulan kepada pemerintah terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif sebesar 32% atas barang-barang Indonesia yang masuk ke AS.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam tarif tambahan 10% kepada negara-negara yang dianggap mendukung kebijakan anti-Amerika dari kelompok BRICS.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menilai dampak pengumuman tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump terhadap pasar keuangan Indonesia masih relatif terbatas.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan hingga saat ini belum ada kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait penurunan tarif bea masuk produk ekspor Indonesia.
Kita tunggu saja putusan tetap dari level Supreme Court. Saat ini Pemerintah AS masih bisa ajukan banding.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved