Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal menilai bahwa saat ini negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal tidak akan berjalan dengan mudah.
"Sejak awal itu bernego-bernego dengan Amerika itu tidak mudah. Istilahnya dia ingin menekan, kita harus menawarkan banyak hal untuk bisa memberikan fasilitas menurunan tarif resiprokalnya. Artinya kita diminta berkorban lebih. Jadi benefit yang kita peroleh itu lebih sedikit dibandingkan dengan ongkos yang kita keluarkan," ujar Faisal saat dihubungi, Rabu (9/7).
Faisal menjelaskan, sulitnya negosiasi tarif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS karena Presiden AS, Donald Trump menganggap bahwa AS tengah berada dalam posisi yang sudah rugi meski telah berdagang dengan banyak negara.
"Walaupun defisit dengan Indonesia itu di antara 15 negara termasuk yang lebih tipis sebetulnya. Dan tidak konsisten juga sebetulnya karena ada negara-negara bahkan yang justru Amerika (mengalami) surplus dengan negara tersebut seperti Singapura, tetap saja dikenakan tarif," terang Faisal.
"Dan ada negara-negara yang Amerika (mengalami) defisitnya lebih dalam, tapi negara-negara tersebut pada saat sekarang malah diberikan kelonggaran. Malah mencapai satu persetujuan baru yang tarifnya akhirnya lebih rendah dibandingkan dengan kita Contohnya Tiongkok dan Vietnam," sambungnya.
Maka dari itu, Faisal menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mesti memiliki rencana lain dengan memaksimalkan pasar dari negara-negara lain di luar Amerika seperti melalui BRICS.
"Jadi menurut saya, kita mending melakukan plan B, skenario B, memaksimalkan manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari negara-negara yang lain selain Amerika, termasuk di antaranya dengan BRICS. Lalu kita juga perlu memperkuat ekonomi domestik kita untuk sebagai shield atau pertahanan dari dampak buruk pengenaan tarif tersebut. Itu strategi-strategi itu yang perlu dipertajam, bukan hanya mengandalkan pada effort plan A dengan negosiasi tarif saja dengan Amerika," tandasnya. (H-3)
Seskab Teddy ungkap hasil perjanjian dagang RI-AS: 1.819 produk bebas tarif, ekspor tekstil naik 10x, hingga investasi jumbo Boeing & Freeport.
Tarif 19% ke AS disebut bisa turun usai pertemuan Prabowo-Trump di Gedung Putih. Luhut klaim hubungan keduanya jadi kunci negosiasi.
Ketegangan memuncak! Donald Trump sebut AS tidak lagi murni memikirkan perdamaian setelah gagal raih Nobel, sambil terus mendesak kendali penuh atas Greenland.
Kebijakan perdagangan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai kenaikan tarif impor terhadap delapan negara Eropa.
PEMERINTAH memilih melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahap perumusan kebijakan menyusul kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang berdampak langsung pada sektor strategis.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan standar produk impor.
Indonesia dan AS menandatangani Perjanjian ART. Tarif ekspor turun, 1.819 produk dapat pengecualian, serta komitmen investasi dan perdagangan baru.
PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan kritik keras bernada personal terhadap para hakim Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan tarif globalnya.
Pemerintah RI lanjutkan pembicaraan dengan AS usai MA batalkan tarif Trump. Indonesia fokus jaga kepentingan nasional dan stabilitas ekspor.
PEMERINTAH memilih melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahap perumusan kebijakan menyusul kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang berdampak langsung pada sektor strategis.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan standar produk impor.
PEMERINTAH membuka ruang konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakan strategis pascakesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved