Transisi Pemerintahan Jadi Faktor Penghambat Investasi

PERIODE transisi pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya investasi senilai Rp1.500 triliun masuk ke Indonesia pada tahun lalu. Pergantian kursi kekuasaan menyebabkan para investor memilih untuk menunggu arah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan baru.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi, Minggu (6/7). “Ini terjadi sampai dengan saat sekarang bahkan. Pada saat pemerintahan Prabowo, kita lihat pertumbuhan investasi di triwulan I saja rendah, jauh lebih rendah daripada catatan historis,” kata dia.

Penurunan Daya Saing

Masa transisi pemerintahan juga turut menyebabkan penurunan daya saing Indonesia, merujuk dari World Competitiveness Index Indonesia yang turun 13 peringkat di 2025. Salah satu sebab utamanya adalah efektivitas pemerintahan yang belum berjalan dengan baik.

Baca juga : Bantu Investor Jadi Invest Like a Pro dengan Fitur-fitur Unggulan

“Jadi efektivitas kelembagaan pemerintah dan pemerintahan secara keseluruhan itu tentu saja mempengaruhi minat investasi dan juga yang ada kaitannya juga dengan konsistensi dari sisi kebijakan dan arah kebijakan yang baru,” jelas Faisal.

Hal tersebut, lanjutnya, membuat investor berpikir dua kali dan menanti kepastian dari arah kebijakan yang dibawa oleh pemerintahan baru. Prioritas sektor yang ditetapkan pemerintah untuk menggaet penanaman modal juga disebut menjadi pertimbangan bagi calon investor.

Kemampuan Pemerintah

Di saat yang sama, konsistensi kebijakan dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi dalam negeri juga menjadi pertimbangan utama bagi penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia.

Baca juga : Naik Hampir 30%, Potensi Pertumbuhan Bisnis Pasar Reksa Dana Masih Besar

“Jadi itu faktor yang cukup besar mempengaruhi kegagalan investasi (di tahun lalu). Di samping juga mungkin ada banyak faktor-faktor yang lain. Di samping juga faktor global juga akan mempengaruhi,” pungkas Faisal.

Diketahui, pada 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut.

“Kita menemukan angka di tahun 2024, itu angka realisasi investasi 2024, itu sekitar Rp1.500 mungkin tembus ke angka Rp2.000 triliun. Unrealisasi investasi, kenapa? Karena persoalan-persoalan seperti perizinannya, iklim investasinya yang tidak kondusif, berbagai macam kebijakan tumpang tindih dan lain-lain,” ujar Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu Kamis (3/7). (H-3)